Indeks Ombudsman

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Para pedagang Tanah Abang memprotes permintaan Ombudsman untuk pengembalian fungsi Jalan Jatibaru. Mereka menilai penutupan jalan itu merupakan kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan.

Di lokasi Jalan Jati Baru tak ada aparat kepolisian sebagai imbas tak dapat restu dari Polri soal penutupan jalan. Hingga akhirnya jadi sorotan Ombudsman.

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.

Anies dipersilakan untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman selambat-lambatnya 60 hari.

Ombudsman Perwakilan DKI menemukan dugaan maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Komisioner Ombudsman Jakarta Raya, Adrianus Meliala mengklaim pihaknya telah menangani kasus di Tanah Abang sejak November tahun lalu.

Ombudsman menyoroti ketidakmampuan Anies Baswedan bersama Dinas UKM dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.

"Orang baru kerja sudah diinterpelasi. Ada-ada saja," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Ombudsman RI meminta keterangan KPK dan Novel Baswedan terkait dugaan maladministrasi Polri dalam penyelesaian kasus penyidik KPK tersebut.

Sebaran persepsi maladministrasi tertinggi di Bali hanya tercatat 5,40 persen.

"Kami senang bahwa perwakilan Ombudsman, akhirnya aktif, akhirnya terlibat."

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Anies mematuhi rekomendasi itu.

Ombudsman menemukan kebijakan Anies Baswedan soal alih fungsi Jalan Jatibaru telah melanggar UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Ombudsman berharap jangan sampai muncul kesan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

PSI meminta Ombudsman RI tidak memproses laporan ACTA yang mengadukan pertemuan pengurus partai itu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.