Indeks Lhkpn

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.

Empat hari menjelang batas waktu penyerahan LHKPN ke KPK baru separuh penyelenggara negara yang melapor.

Jelang penutupan pengisian LHKPN 31 Maret 2019 mendatang, KPK menurunkan tim untuk mendampingi anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dalam perusahaan Krakatau Steel ada 153 orang wajib lapor LHKPN. Namun, baru 76 orang yang lapor, sedangkan 77 orang belum setor LHKPN.

Jumlah penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN pada sepekan sebelum penutupan tak sampai 50 persen. Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN paling rendah. 

KPK akan memberikan pelatihan pengisian LHKPN dan SPT Pajak 2018 di DPR RI. Pelatihan itu digelar atas kerja sama KPK dengan Setjen dan Badan Keahlian DPR. 

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

KPK akan melakukan pemeriksaan LHKPN para penyelenggara negara di Provinsi Jambi mulai dari 4-6 Maret 2019.

Menurut Alex, pembicaraan soal pengintegrasian LHKPN dengan SPT sudah dibahas dengan Dirjen Pajak.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Fadli zon soal penghapusan LHKPN bertentangan dengan semangat menghapus korupsi di Indonesia.

Fadli Zon usul pelaporan harta kekayaan sebaiknya dihapus. Padahal sejarahnya itu dibuat untuk memberantas korupsi.

Pimpinan KPK menyindir tingkat kepatuhan anggota DPR RI yang rendah dalam melaporkan LHKPN. 

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

KPK mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2018 di DPR hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Total harta kekayaan Bupati Mesuju Khamami pada 2011 sebesar Rp14,1 miliar, melonjak Rp8,3 miliar jadi Rp22,4 miliar pada 2016.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengaku kesulitan melakukan pengisian LHKPN, sehingga hari ini menyambangi KPK untuk melakukan pelaporan LHKPN.

“Saya sih sudah siap-siap ya. Makanya mesti tanya ke Sekretaris Dewan [DPRD DKI Jakarta]. Waktu itu sudah dikumpulin dan saya hadir,” ujar Taufik. 

"Waktu itu ada laporan online, seingat saya si sudah tapi belum ngecek lagi," kata Suhaimi.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun kurang lebih sebesar 14%, legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Pejabat Kemenhan sudah pernah mengisi laporan harta kekayaan kepada KPK. Tapi sebagian personel terkena rotasi.