Indeks Lhkpn
Komentar Polri Soal Anton Charliyan yang Belum Pernah Setor LHKPN
Mabes Polri tetap mempersilakan Irjen Pol Anton Charliyan mengikuti kontestasi di Pilgub Jabar meski perwira tinggi polisi itu belum pernah tercatat melaporkan LHKPN.
Perludem: Bawaslu Harus Awasi Laporan LHKPN Kandidat Pilkada
Bawaslu wajib melakukan verifikasi, agar setiap bakal kandidat yang dinyatakan lolos telah dipastikan menyerahkan LHKPN terbaru.
Kandidat Pilgub Jawa Barat 2018 Terkaya Versi LHKPN
Dari keempat kandidat pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat 2018, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi memiliki total harta kekayaan tertinggi yakni mencapai Rp42 Miliar.
Tb Hasanudin-Anton Charliyan Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan tidak pernah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK.
Anggota DPRD Paling Tak Patuh Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu
sekitar 28%," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
sekitar 28%," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Presiden Jokowi Raih Penghargaan Pelaporan Gratifikasi Terbaik
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa sebelum menjadi Presiden RI, Jokowi sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi. Agus berharap, ini bisa menjadi contoh bagi orang lain.
Ketua KPK: 96 Persen Anggota DPR RI Laporkan Harta Kekayaan
Meski banyak anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya, namun masih banyak anggota DPRD yang belum melakukan hal ini.
Menelisik Harta Kekayaan Setnov Selama Jadi Wakil Rakyat
Bagaimana sepak terjang Setya Novanto selama menjadi wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan berapa harta kekayaannya yang dilaporkan selama jadi anggota DPR?
Kapolri Rencanakan Semua Perwira Polri Wajib Lapor LHKPN
Kopolri tengah merancang peraturan pelaporan LHKPN semua perwira Polri. Untuk memangkas rekening gendut perwira Polri?
Tito Karnavian Janji Tertibkan Laporan LHKPN Pejabat Polri
Kapolri Tito Karnavian berjanji akan menertibkan pelaporan LHKPN pejabat Polri. Semua perwira menengah, perwira tinggi perwira pertama Polri wajib rutin menyampaikan LHKPN ke inspektorat Polri.
KPK Sebut Sandiaga Tidak Wajib Serahkan Perubahan LHKPN
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno tidak perlu untuk menyerahkan perubahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
MK Bantah KPK Soal Hakim Konstitusi Mangkir Lapor LHKPN
Juru Bicara MK, Fajar Laksono membantah tudingan KPK bahwa ada lima Hakim Konstitusi yang mangkir serahkan laporan LHKPN terbarunya.
Lagi, KPK Ingatkan Hakim MK untuk Lapor LHKPN
Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.
Mahfud MD Sebut Hakim MK yang Tak Lapor LHKPN Langgar UU
Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.
Lima Hakim Konstitusi Belum Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK
Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menilik Harta Kekayaan Cagub-Cawagub DKI
Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.
Anies-Sandiaga Laporkan LHKPN
Anies-Sandiaga menjadi pasangan bakal calon Gubernur/Wagub DKI Jakarta pertama yang melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK menjelang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.
Ahok, Anies Baswedan, & Sandiaga Uno Sudah Lapor LHKPN ke KPK
KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.
Sri Mulyani Serahkan LHKPN ke KPK
Kedatangan Sri Mulyani ke KPK selain memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK untuk menyerahkan kepemilikan gedung yang selama ini digunakan sebagai Kantor KPK, membahas APBN-P 2016 dan proses pelaksanaan program Tax Amnesty.
Terkait LHKPN, Timses Akom Sebut Ada Kampanye Hitam
Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.