Indeks Lhkpn

Pimpinan KPK menyindir tingkat kepatuhan anggota DPR RI yang rendah dalam melaporkan LHKPN. 

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

KPK mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2018 di DPR hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Total harta kekayaan Bupati Mesuju Khamami pada 2011 sebesar Rp14,1 miliar, melonjak Rp8,3 miliar jadi Rp22,4 miliar pada 2016.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengaku kesulitan melakukan pengisian LHKPN, sehingga hari ini menyambangi KPK untuk melakukan pelaporan LHKPN.

"Waktu itu ada laporan online, seingat saya si sudah tapi belum ngecek lagi," kata Suhaimi.

“Saya sih sudah siap-siap ya. Makanya mesti tanya ke Sekretaris Dewan [DPRD DKI Jakarta]. Waktu itu sudah dikumpulin dan saya hadir,” ujar Taufik. 

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun kurang lebih sebesar 14%, legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Pejabat Kemenhan sudah pernah mengisi laporan harta kekayaan kepada KPK. Tapi sebagian personel terkena rotasi.

Anggota DPRD DKI berdalih mengisi LHKPN itu susah karenanya mereka minta dibantu, tapi setelah difasilitasi tak seorang pun lapor.

Bamsoet memaklumi lambannya para koleganya itu, karena jadwal mereka yang terbilang padat.

KPK menyebutkan alasan anggota DPRD DKI tidak membuat laporan kekayaan LHKPN karena sulit mengisi berkas adalah alasan klasik.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku kesulitan mengisi dan belum paham tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

"Yang baru melaporkan baru satu orang [MPR]. Yang sudah melaporkan Pak E.E. Mangindaan," kata Kunto.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.

KPK mencatat anggota DPRD DKI tidak pernah melaporkan kekayaan ke KPK alias 0 persen selama tahun 2018.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun dari 78 persen menjadi 64,05 persen. Legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Total nilai harta kekayaan milik Sandiaga Uno berdasar data LHKPN terbaru milik bakal cawapres itu ialah sebesar Rp5,09 Triliun.

Jokowi memiliki 12 unit alat transportasi yang terdiri dari motor, mobil, pikap dan truk.

Harta kekayaan Jokowi sebesar Rp50,2 miliar pada 2018