Indeks Lhkpn

Sebagian dari 20 capim KPK yang lolos tes profile assessment memiliki rekam jejak bermasalah.

Menurut Manajer Riset TII Wawan pernyataan Dharma Pongrekun sangat konyol dan nampak tidak paham aturan/regulasi yang ada.

Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi III DPR untuk mendeteksi capim KPK yang bermasalah.

Nyoman Dharmantra memiliki tanah dan bangunan senilai Rp20,8 miliar yang terdiri dari 4 unit dan tersebar di sejumlah daerah, yakni DKI Jakarta, Tangerang Selatan serta Purwakarta.

Salah satu Capim KPK Irjen Pol Dharma Pongrekun membantah telah menyebut LHKPN merupakan konsep ateis. 

Pansel Capim KPK menyebut sudah mengkaji saran dari masyarakat, terkait dengan kewajiban menyetor LHKPN bagi pendaftar.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang dinilai tak mementingkan LHKPN dalam seleksi Capim KPK.

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Saut Situmorang menyatakan seharusnya syarat penyerahan LHKPN tidak dikesampingkan dalam proses pemilihan Capim KPK. 

Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.

KPK menyatakan, dari 40 capim Komisi yang lolos psikotes, 27 orang pernah menyerahkan LHKPN. Ada capim berstatus penyelenggara negara yang berlum pernah menyetor LHKPN. 

Ada satu calon pimpinan KPK berinisial S yang mempunyai total kekayaan Rp 178,45 miliar. 

Pukat UGM meminta Pansel berani bersikap tegas untuk mencoret calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN. 

Pansel Capim KPK baru mewajibkan kandidat menyerahkan LHKPN setelah terpilih. Sementara rekam jejak kandidat baru dipertimbangkan di tahap tes wawancara. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk kini mewajibkan seluruh kepala proyeknya menyampaikan LHKPN menyusul dikeluarkannya imbauan dari KPK.

ICW menilai ada sejumlah agenda reformasi Polri yang belum tuntas di era pemerintahan Jokowi-JK. 

Tingkat kepatuhan pejabat di Papua dan Papua Barat untuk melaporkan LHKPN tercatat rendah, yakni 0 persen.

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mencapai Rp5,8 miliar.  

KPK berharap pelaporan LHKPN ditempatkan sebagai salah satu indikator penting bagi seluruh instansi untuk mengukur komitmen pencegahan korupsi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menyaring Pimpinan KPK.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.