Indeks Lhkpn

KPK menyebutkan ada dua pejabat eksekutif era Jokowi masih ada yang belum menyerahkan LHKPN hingga tenggat 30 April yakni satu di Kabinet Indonesia Maju dan satu di Wantimpres.

Dari total 358.900 wajib lapor harta kekayaan, 183.466 orang telah melapor dan sisanya 175.434 belum melapor.

Anggota Watimpres Tahir menolak memberi alasan kepada awak media mengapa belum menyerahkan laporan kekayaan kepada KPK. 

Selain pelaporan periodik, KPK juga mengimbau kepada penyelenggara negara yang baru dilantik agar segera menyampaikan laporannya. 

Melalui LHKPN, Wishnutama ikut menggalakkan pencegahan korupsi seperti tertuang dalam program Presiden Jokowi.

KPK waajibkan staf khusus keperesidenan laporkan LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 untuk melaporkan LHKPN.

Mahfud MD berdalih menteri yang belum lapor LHKPN adalah mereka yang berlatar belakang non-aparatur sipil negara (ASN).

Mahfud MD datang ke KPK melalui pintu belakang untuk lapor LHKPN. 

Para staf khusus tersebut merupakan pejabat publik setara dengan jabatan eselon I, sehingga wajib melaporkan LHKPN.

Dari data yang dikumpulkan, terdapat sejumlah hal yang menarik terkait kekayaan, pendidikan, dan profesi anggota DPR sebelum terpilih.

Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi KPK untuk berkoordinasi soal pencegahan korupsi di Kementerian Sosial.

Idham melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

KPK akan mengirimkan surat kepada menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024.

Total harta kekayaan Dzulmi Eldin melonjak drastis setelah menjabat sebagai Walikota Medan.

Banyak keluarga Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan jadi pejabat daerah. Harta kekayaan mereka tercatat di LHKPN. 

Kekayaan milik Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel tercatat mencapai ratusan miliar.

DPR 2014-2019 meninggalkan segudang masalah legislasi, kasus korupsi, rendahnya kepatuhan melapor LHKPN, hingga anggaran besar tanpa prestasi.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap KPK di Palembang dalam OTT pada Senin kemarin. Bupati Ahmad Yani menjabat posisi kepala daerah usai menang Pilkada 2018 dengan diusung 3 partai.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).