Indeks Lhkpn

KPU mengumumkan LHKPN Capres-Cawapres. Harta Sandiaga Uno tercatat paling banyak di antara semua kandidat di Pilpres 2019. 

KPK merilis data kepatuhan menyampaikan LHKPN pada Senin (8/4/2019) lalu. Hasilnya, anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra paling tidak patuh laporkan harta kekayaan.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Hari ini KPK bersama dengan KPU akan mengumumkan anggota legislatif yang sudah menyampaikan LHKPN dan yang belum menyampaikan LHKPN.

Ketua DPRD DKI Jakarta menyebut di tahun politik banyak yang kegiatan kampanye sehingga ada yang belum lapor LHKPN.

Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

Sekwan DPRD DKI Jakarta, Yuliardi, menjelaskan, persoalan banyaknya anggota DRPD DKI yang belum melakukan LHKPN, karena membutuhkan penjelasan rinci soal pengisian.

Pimpinan KPK menyindir mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta yang hingga kini belum menyerahkan LHKPN. Sampai 27 Maret kemarin, baru 9 anggota DPRD DKI yang sudah menyetor LHKPN.

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.

Empat hari menjelang batas waktu penyerahan LHKPN ke KPK baru separuh penyelenggara negara yang melapor.

Jelang penutupan pengisian LHKPN 31 Maret 2019 mendatang, KPK menurunkan tim untuk mendampingi anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dalam perusahaan Krakatau Steel ada 153 orang wajib lapor LHKPN. Namun, baru 76 orang yang lapor, sedangkan 77 orang belum setor LHKPN.

Jumlah penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN pada sepekan sebelum penutupan tak sampai 50 persen. Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN paling rendah. 

KPK akan memberikan pelatihan pengisian LHKPN dan SPT Pajak 2018 di DPR RI. Pelatihan itu digelar atas kerja sama KPK dengan Setjen dan Badan Keahlian DPR. 

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

KPK akan melakukan pemeriksaan LHKPN para penyelenggara negara di Provinsi Jambi mulai dari 4-6 Maret 2019.

Menurut Alex, pembicaraan soal pengintegrasian LHKPN dengan SPT sudah dibahas dengan Dirjen Pajak.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Fadli zon soal penghapusan LHKPN bertentangan dengan semangat menghapus korupsi di Indonesia.

Fadli Zon usul pelaporan harta kekayaan sebaiknya dihapus. Padahal sejarahnya itu dibuat untuk memberantas korupsi.