tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). Dalam pertemuan itu KPK menyoroti soal akurasi data penerima bantuan pemerintah.
"Misalkan, sebetulnya gas melon [LPG 3kg] itu untuk orang miskin kan? Padahal gas melon itu ke mana-mana dan itu subsidinya sangat besar jadinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai pertemuan.
Selain subsidi LPG 3 kilogram, data yang tidak akurat juga menyebabkan inefisiensi bantuan pemerintah di sektor lain seperti sektor listrik, sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan bantuan sosial.
"Kalau kita bisa mengelola data itu dengan baik, data itu akurat, saya pikir efisiensi anggaran kita akan sangat besar," kata Agus.
Dalam pertemuan itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga menyoroti soal kepatuhan pegawai Kementerian Sosial dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pahala pun membicarakan soal strategi pencegahan korupsi di Kemensos.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliaris Batubara menerima masukan KPK dan akan melaksanakannya secara bertahap.
Terkait akurasi data, politikus PDIP itu mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Selain itu, Juliaris mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar data yang dimiliki bisa berbasis Nomor Induk Kependudukan.
"Semuanya masukan dari KPK sangat konstruktif, kami akan menjalankannya dengan skala prioritas dan bertahap," ujarnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Gilang Ramadhan
