tirto.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dato Sri Tahir enggan mengomentari perihal pernyataan KPK yang menyebutnya belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tercatat, seluruh anggota Wantimpres masih belum menyerahkan LHKPN.
Sembilan orang itu Wiranto, Sidarto Danusubroto, Dato Sri Tahir, Putri Kuswisnu, Mardiono, Agung Laksono, Arifm Panigoro, Soekarwo, dan Luthti bin Yahya. Wantimpres dilantik Presiden Jokowi pada 13 Desember 2019 lalu.
Menanggapi hal tersebut, dirinya mengatakan belum bisa mengomentari itu. Sebab saat telah diwawancarai oleh awak media di Balai Kota bersama Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku sebagai pengusaha nasional.
"Saya belum bisa kasih pendapat soal Wantimpres," kata dia saat acara pembinaan Jakpreneur di Gedung Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Dia meminta agar awak media mewawancarai nya sebagai Wantimpres di luar momen itu.
"Nanti kapan-kapan ditelpon saja kalau mau tanya soal Wantimpres," ucapnya.
Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga enggak menanggapi sejumlah polemik yang terjadi di DKI Jakarta saat ini. Di antaranya terkait penolakan seniman atas revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Dia juga enggan mengomentari secara serius perihal saran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta agar Anies tak menyelenggarakan ajang balapan mobil listrik Formula E di Monas. Sebab Monas merupakan kawasan cagar budaya.
Selain itu, ia juga enggan menanggapi perihal hasil survei tomtom.com perihal kemacetan DKI Jakarta yang diklaim menurun. Padahal kenyataannya tidak.
Pada saat ditanyari perihal sejumlah isu tersebut, Anies hanya memberikan senyum dan berjalan mengabaikan pertanyaan wartawan.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
