Indeks Lhkpn

Saut Situmorang menyatakan seharusnya syarat penyerahan LHKPN tidak dikesampingkan dalam proses pemilihan Capim KPK. 

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang dinilai tak mementingkan LHKPN dalam seleksi Capim KPK.

Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.

KPK menyatakan, dari 40 capim Komisi yang lolos psikotes, 27 orang pernah menyerahkan LHKPN. Ada capim berstatus penyelenggara negara yang berlum pernah menyetor LHKPN. 

Ada satu calon pimpinan KPK berinisial S yang mempunyai total kekayaan Rp 178,45 miliar. 

Pukat UGM meminta Pansel berani bersikap tegas untuk mencoret calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN. 

Pansel Capim KPK baru mewajibkan kandidat menyerahkan LHKPN setelah terpilih. Sementara rekam jejak kandidat baru dipertimbangkan di tahap tes wawancara. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk kini mewajibkan seluruh kepala proyeknya menyampaikan LHKPN menyusul dikeluarkannya imbauan dari KPK.

ICW menilai ada sejumlah agenda reformasi Polri yang belum tuntas di era pemerintahan Jokowi-JK. 

Tingkat kepatuhan pejabat di Papua dan Papua Barat untuk melaporkan LHKPN tercatat rendah, yakni 0 persen.

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mencapai Rp5,8 miliar.  

KPK berharap pelaporan LHKPN ditempatkan sebagai salah satu indikator penting bagi seluruh instansi untuk mengukur komitmen pencegahan korupsi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menyaring Pimpinan KPK.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.

Dari sembilan kandidat Capim KPK dari Polri, dua orang melaporkan LHKPN melebihi periode 2019.

KPK menegaskan, para caleg terpilih di Pemilu 2019 yang tidak melaporkan LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan keputusan KPU, maka tidak akan dilantik.

KPK menegaskan para Caleg yang terpilih di Pemilu 2019 untuk segera melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut.

Audiensi Pemkot Bogor dengan pimpinan KPK membahas topik soal LHKPN, pengelolaan pajak dan pencegahan korupsi.  

Wali Kota Bogor Bima Arya membawa sejumlah pejabat di Kota Bogor mulai dari dinas kota hingga camat ke Gedung Merah Putih KPK, hari ini.

ICW memberi catatan atas kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta
kekayaannya pada KPK.

ICW menyatakan para pejabat yang tidak menyetor LHKPN seharusnya diberi sanksi tegas.