Indeks Lhkpn

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mencapai Rp5,8 miliar.  

KPK berharap pelaporan LHKPN ditempatkan sebagai salah satu indikator penting bagi seluruh instansi untuk mengukur komitmen pencegahan korupsi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menyaring Pimpinan KPK.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.

Dari sembilan kandidat Capim KPK dari Polri, dua orang melaporkan LHKPN melebihi periode 2019.

KPK menegaskan, para caleg terpilih di Pemilu 2019 yang tidak melaporkan LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan keputusan KPU, maka tidak akan dilantik.

KPK menegaskan para Caleg yang terpilih di Pemilu 2019 untuk segera melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut.

Audiensi Pemkot Bogor dengan pimpinan KPK membahas topik soal LHKPN, pengelolaan pajak dan pencegahan korupsi.  

Wali Kota Bogor Bima Arya membawa sejumlah pejabat di Kota Bogor mulai dari dinas kota hingga camat ke Gedung Merah Putih KPK, hari ini.

ICW memberi catatan atas kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta
kekayaannya pada KPK.

ICW menyatakan para pejabat yang tidak menyetor LHKPN seharusnya diberi sanksi tegas. 

KPU mengumumkan LHKPN Capres-Cawapres. Harta Sandiaga Uno tercatat paling banyak di antara semua kandidat di Pilpres 2019. 

KPK merilis data kepatuhan menyampaikan LHKPN pada Senin (8/4/2019) lalu. Hasilnya, anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra paling tidak patuh laporkan harta kekayaan.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Hari ini KPK bersama dengan KPU akan mengumumkan anggota legislatif yang sudah menyampaikan LHKPN dan yang belum menyampaikan LHKPN.

Ketua DPRD DKI Jakarta menyebut di tahun politik banyak yang kegiatan kampanye sehingga ada yang belum lapor LHKPN.

Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

Sekwan DPRD DKI Jakarta, Yuliardi, menjelaskan, persoalan banyaknya anggota DRPD DKI yang belum melakukan LHKPN, karena membutuhkan penjelasan rinci soal pengisian.

Pimpinan KPK menyindir mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta yang hingga kini belum menyerahkan LHKPN. Sampai 27 Maret kemarin, baru 9 anggota DPRD DKI yang sudah menyetor LHKPN.

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.