tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Selasa (7/9/2021).
Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Bahkan, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyoroti hal tersebut. Sebab, kata Farkhan, saat ini kondisi rakyat Indonesia sedang berada di masa sulit dan susah ekonomi, namun pejabat malah justru tambah kaya.
"Lingkaran oligarki sudah tak bisa dihindari di negeri ini, pejabat tambah kaya sedangkan rakyat tercekik oleh kondisi akibat pandemi," ucap Farkhan dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).
Karena itu, Farkhan meminta pemerintah dan pejabat memperhatikan kondisi rakyat, jangan sampai kondisi seperti ini menimbulkan rasa kecewa rakyat kepada pemerintah.
"Dibutuhkan rasa kepekaan para pejabat dengan kondisi rakyat," lanjut Farkhan.
Menurut Farkhan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.
"Penduduk miskin selama pandemi ini meningkat, sedangkan banyak pejabat semakin kaya. Semoga jeritan rakyat terdengar dan dirasakan oleh para pejabat," ucap Farkhan.
Farkan pun meminta kepada aparat untuk mengungkap harta kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan bersumber dari mana.
"Alangkah baiknya jika aparat memeriksa dan mengungkapkan hartanya melonjak drastis itu bersumber dari mana di masa pandemi, biar rakyat tidak penasaran dan menuduh hal yang aneh-aneh," kata Farkhan.
Editor: Maya Saputri
