Di Balik Riuhnya Narasi 'Politis' Bursa Calon Panglima TNI Baru

tirto.id - Isu bursa calon Panglima TNI semakin menghangat, apalagi Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada November 2021 mendatang.

Hingga saat ini, dua nama besar bersaing dalam bursa Panglima TNI, yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Dari kedua nama ini, nama Andika jauh lebih terdengar dan diunggulkan daripada Yudo.

Meski keriuhan bursa calon Panglima TNI sudah berjalan, toh Jokowi masih belum menentukan nama panglima selanjutnya. Sebab, hingga kini belum dikirimkan surat presiden (surpres) untuk fit and proper test Panglima TNI pengganti Hadi kepada DPR padahal masa reses jatuh pada 7 Oktober 2021 mendatang.

"Belum ada. Kalau sudah ada nanti kita kasih tahu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kamis (9/9/2021).

Dalam catatan yang dihimpun, Andhika mendapat dukungan politisi Senayan, salah satunya Syarief Hasan dari Demokrat. Syarief menilai kinerja Andika menonjol sebagai jenderal dan layak menjadi panglima TNI selanjutnya. Selain Demokrat, kader Partai Gerindra, Fadli Zon juga mendukung Andika jadi Panglima TNI. Alasan Fadli pun tidak sebatas prestasi, tapi juga kemampuan komunikasi dan beraktivitas di dunia internasional.

Riuhnya Narasi 'Politis' Calon Panglima TNI: Andika Perkasa atau Yudho Margono?

Politikus dari partai penguasa saat ini yakni PDIP, Effendi Simbolon malah berbicara lebih jauh. Effendi sudah berani menyebut bahwa Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI sementara KSAD adalah Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrahman.

Persoalan dukungan parlemen tidak bisa dilepaskan dari kedekatan Andika dengan petinggi partai politik. Salah satunya, saat Andhika menghadiri acara peresmian patung Bung Karno di Kemenhan. Kala itu, Andhika berbincang dengan Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta jajaran petinggi PDIP pada 11 Juni 2021.

Sebelumnya, Prabowo, Mega dan Andika juga sempat berfoto bersama dengan Letjen Dudung Abdurrahman yang waktu itu masih Danjen Akademi TNI dalam peresmian patung Bung Karno pada Februari 2020 lalu.

Andika juga mampu membangun kekuatan TNI AD lewat berbagai kegiatan seperti Garuda Shield beberapa waktu lalu. Selain itu, tidak sedikit anggota TNI ditindak oleh POM TNI AD akibat menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti kasus keributan antara anggota TNI Kodim 1609/Buleleng dengan warga pada Agustus 2021 lalu maupun penganiayaan kepada anak umur 13 Tahun berinisial PS yang dilakukan oleh dua anggota TNI Kodim 1627/Roten Ndao 21 Agustus 2021 lalu.

Lantas bagaimana dengan sepak terjang Laksamana TNI Yudo Margono?

Meski namanya sempat disebut sebagai kandidat terkuat kedua, Yudo justru lebih fokus pada kegiatan-kegiatan matra. Dalam keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Laut yang diterima Tirto dalam beberapa pekan terakhir, Yudo lebih fokus pada upaya penanganan COVID-19 lewat serbuan vaksinasi dan kegiatan penanganan COVID lainnnya.

Sebut saja peninjauan serbuan vaksinasi di Sumedang pada 2 Agustus 2021 lalu, vaksinasi di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada 18 Agustus 2021 bersama Seskoal, hingga ke pondok pesantren di Jawa Barat pada 3 September 2021 lalu. Di luar kegiatan vaksinasi, Yudo juga meresmikan rumah sakit darurat di Surabaya pada 20 Agustus 2021 bersama Komandan Marinir Mayjen Suhartono kala itu.

Selain penanganan pandemi, Yudo lebih menghadiri prosesi acara internal TNI AL seperti soal peresmian KRI Golok 688 buatan Lundin Industry Invest pada 21 Agustus 2021 lalu atau kedatangan KRI Pollux 935 pada 5 Agustus 2021 lalu. Ia pun berusaha menyelesaikan insiden tenggelamnya KRI Nanggala secara cepat dan transparan.

Terkini, dalam HUT TNI AL ke-76 di Mabes TNI AL, Jakarta, Yudo berpesan kepada personel untuk siaga bila dikerahkan. “Indikatornya adalah semakin banyak satuan-satuan operasi yang siap tempur, semakin cepat dikerahkan dan mampu berlayar, terbang serta patroli lebih jauh dan lebih lama di setiap medan operasi penugasan," kata Yudho di Mabesal, Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Ia bahkan menegaskan TNI AL yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara di laut akan terus mendukung pemerintah, termasuk dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan nasional.

Hal yang menarik lainnya, Yudo sempat mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Papua Tahun 2021 dari Jakarta menuju Papua pada Rabu (8/9/2021) lalu. Ia melepas 50 Tenaga Kesehatan (Nakes) TNI AL, 20 Nakes IPDN dan para sukarelawan dan logistik kesehatan serta alutsista untuk membantu penanganan COVID-19 di Papua.

Selain itu, Yudo Margono juga langsung bertindak cepat ketika ada narasi deklarasi untuk mantan Pangkogabwilhan 1 ini menjadi Panglima TNI. Berdasarkan rilis yang diterima pada 2 September 2021 dari Dinas Penerangan TNI AL, TNI AL langsung menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam deklarasi yang digagas Indonesia Maritime Institute dan menyatakan pemilihan Panglima sebagai prerogatif presiden.

"TNI AL memahami bahwa pemilihan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan TNI AL sampai saat ini masih fokus untuk mendukung program pemerintah menanggulangi Covid 19 melalui serbuan vaksinasi," kata Kadispenal Laksma Julius Widodo dalam keterangan, 2 September 2021 lalu.

Bursa Calon Panglima TNI: Rekam Jejak & Kinerja Terpenting

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi tidak memungkiri bahwa dalam bursa Panglima TNI, narasi pemberitaan Andika semakin mengemuka. Mulai dari dukungan politikus Senayan hingga kedekatan dengan Menhan Prabowo Subianto. Narasi pun terkesan seragam berupa bentuk dukungan kepada Andika yang juga mantan Danpaspampres itu.

"Artinya kita bisa bilang ada contoh yang mendominasi perbincangan di media dan di media massa dan medsos untuk terus memunculkan nama Andhika," kata Fahmi kepada Tirto, Jumat (10/9/2021).

Namun, Fahmi menekankan bahwa narasi "glorifikasi" ini tidak berarti membuat Andika bisa terpilih sebagai Panglima TNI. Ia mengingatkan, Yudo maupun Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo tetap punya peluang sebagai panglima. Ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima bukan lah pemilihan kandidat capres-cawapres yang memerlukan dukungan.

"Ini bukan kontestasi elektoral dimana masing-masing kandidat kemudian berkampanye ya, menyampaikan visi misi termasuk janji-janjinya. Artinya hadirnya 3 kepala staf ini dianggap punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana presiden punya proyeksi kebutuhan apa terhadap panglima nantinya, agenda prioritas apa," tegas Fahmi.

Fahmi pun melihat Jokowi belum memunculkan sinyal-sinyal keterpilihan pada kandidat tertentu. Namun, Fahmi menyoroti dukungan politisi terutama anggota Komisi I yang nantinya ikut menguji kandidat calon Panglima TNI. Narasi "glorifikasi" Andika dari politisi ini berpotensi mengarah pada upaya transaksional.

Selain itu, pemilihan Panglima juga sebagai upaya TNI memenuhi tantangan dan membentuk wajah TNI di masa depan. Saat ini ada sejumlah PR yang harus diselesaikan panglima terpilih seperti masalah pengembangan personel baik SDM maupun karier serta penempatan personel sesuai kebutuhan; optimalisasi tata kelola antarmatra seperti lewat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan maupun satuan lain; hingga soal prajurit nakal selain masalah pengembangan alutsista.

Fahmi berharap, Jokowi bisa memilih berdasarkan parameter kompetensi dan kebutuhan, bukan berbasis pada pencitraan saat ini. Ia berharap Jokowi teguh dan memilih kandidat panglima yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri berharap agar pemilihan Panglima TNI pengganti Hadi kembali kepada substansi dasar, yakni pemilihan Panglima adalah prerogatif presiden dan sebuah proses biasa dalam tubuh TNI.

"Terlepas dari semua kegiatan yang dilakukan oleh KSAD, KSAL atau KSAU, kalau menurut saya proses pergantian Panglima TNI dikembalikan ke mekanisme seperti biasa, hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memilih dan menentukan siapa panglima," kata Gufron kepada Tirto, Jumat (10/9/2021).

Gufron mengatakan, pemilihan Panglima harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, pemilihan panglima ke depan harus berbasis rekam jejak masing-masing kandidat seperti prestasi dan sepak terjang. Kedua, Jokowi perlu mencari kandidat panglima yang mampu memenuhi prinsip demokrasi, HAM dan memastikan para kandidat bebas dalam pelanggaran HAM.

Ketiga, pemilihan Panglima TNI harus sesuai UU TNI, salah satunya dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan. Selain itu, pemilihan Panglima TNI perlu mempertimbangkan soal rotasi kepemimpinan antarmatra. "Rotasi itu selain mendorong kesetaraan di antara semua matra, itu juga soliditas di tubuh TNI karena setiap matra punya kesempatan yang sama," kata Gufron.

Oleh karena itu, Gufron memandang kriteria-kriteria lebih penting daripada sekadar selebrasi dukungan atau sorotan pemberitaan.