Bursa Panglima TNI: Pengganti Hadi Harus Cegah Militer Berpolitik

Calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki sejumlah tantangan, salah satunya tidak membawa TNI ke ranah politik.

Reporter: Alfian Putra Abdi

Terbit 8 Sep 2021 16:50 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri kiri) berfoto bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (kiri), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (tengah) dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Moch Fachrudin (kanan) usai upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

tirto.id - Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis menyoroti bursa calon panglima TNI.

Terlepas dari nama-nama yang beredar, calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki sejumlah tantangan, salah satunya tidak membawa TNI ke ranah politik.

"Bagaimana membawa TNI menjadi lebih professional dengan tidak terlibat politik atau bidang lainnya yang bukan tugas pokok dan fungsinya yang semestinya," ujar Beni kepada Tirto, Rabu (8/9/2021).

Calon Panglima TNI berikutnya, kata Beni mesti fokus terhadap kerja-kerja pertahanan negara: melindungi Indonesia dari potensi ancaman perang atau non-perang di level regional dan global. Serta militer perlu mengedepankan modernisasi, bukan hanya untuk sektor peremajaan alutsista melainkan doktrin militer.

"Yang dapat beradaptasi dalam menangani isu keamanan maritim, bencana alam, konflik regional, ataupun ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara, serta dapat berperan dalam perdamaian dunia di berbagai kawasan yang berkonflik," tuturnya.

Sejauh ini terdapat dua nama yang ramai akan menjadi Panglima TNI yakni, KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Dalam pandangan Beni, keduanya sama-sama memiliki peluang.

Andika berpeluang meski hanya bisa satu tahun menjabat sebagai Panglima TNI, mengingat usianya sudah nyaris memasuki masa pensiun. Sementara Yudo punya peluang lebih besar, karena masa pensiunnya masih sampai 2023. Namun karier Yudo terkendala insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402.

Terlepas dari itu, menurut Beni, jika mau memakai aturan tak bakunya. Kursi Panglima TNI saat ini mestinya diserahkan ke Angkatan Laut. Setelah sebelumnya dipegang Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

"Namun, memang secara normatiif Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam pemilihan ini," ucapnya.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo ternyata belum mengirimkan nama calon panglima TNI ke DPR hingga saat ini.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya masih menunggu surat presiden tersebut.

"Itu tergantung pada presiden melihat urgensinya. Kalau presiden memandang perlu cepat ya pasti akan segera dikirim," ujarnya kepada wartawan, Senin (6/9/2021).