Moeldoko Bantah Jokowi Sengaja Percepat Pergantian Panglima TNI

tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin tidak ada kepentingan politik pribadi Presiden Joko Widodo perihal pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal itu disampaikan Moeldoko menepis kabar Presiden Jokowi mempercepat pergantian Panglima TNI.

Saat ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto pun ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Enggak ada [kepentingan politik]. Saya pastikan murni itu memang masanya sudah pas seperti itu," kata Moeldoko di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Moeldoko memastikan Panglima TNI Yudo Margono diganti karena pada 26 November 2023 memasuki masa pensiun.

"Ada kesan seolah presiden percepat pergantian Panglima TNI. Sebenarnya Pak Yudo pada November ini berakhir masa tugasnya," tutur Moeldoko.

Moeldoko mengimbau agar masyarakat tidak berandai-andai berlebihan ihwal pergantian Panglima TNI.

"Jadi, enggak ada tendensi apapun. Ini masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan, lah. Karena itu hal yang secara tradisi di TNI berjalan dengan baik," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menjadwalkan fit and proper test Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11/2023) pekan depan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan nantinya Jenderal Agus akan mengawali fit and proper test dengan memaparkan visi dan misinya. Pemaparan visi dan misi dilakukan selama 30 menit.

"Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Politikus Golkar itu mengatakan Komisi I akan langsung mengelar rapat internal usai Jenderal Agus memaparkan visi dan misi. Hasil rapat itu akan menentukan nasib Jenderal Agus layak atau tidak menjadi Panglima TNI.

"Kami harapkan hari itu juga kami sudah akan memberikan keputusan di rapat internal setelah rapat dengan pendapat umum (RDPU)," ucap Meutya.