Strategi KSAD Agus Tangani Masalah Papua jika Jadi Panglima TNI

tirto.id - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Agus Subiyanto menuturkan kesiapannya untuk menjalani fit and proper test panglima TNI. Agus mengaku akan memaparkan sejumlah program dan strateginya salah satunya dalam penanganan Papua.

"Ya, [isu Papua] akan saya sampaikan, karena Papua sudah 62 tahun belum selesai-selesai, berarti harus ada konsep operasi yang out of the box," katanya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Agus berjanji jika menjadi panglima akan melakukan pendekatan lunak (soft approach). Salah satunya dengan melakukan dialog kepada para penduduk di Papua.

"Saya lebih mengedepankan soft approach, walaupun hard approach-nya tetap. Cuma lebih mengedepankan soft, karena kami harus ngerti kearifan lokal di sana seperti apa Papua itu," kata Agus.

"Papua itu sebenarnya secara individu baik orangnya, secara individu kalau [menurut] kami, baik. Semua daerah punya kearifan lokal sendiri, adat istiadat, kami harus ngerti juga seperti apa," lanjut dia.

Tidak hanya isu Papua, Agus mengaku akan menyampaikan visi-misinya menjadi panglima. Terutama terkait tugas pokok dan fungsi utama serta tugas TNI dalam berdampingan dengan warga.

"Tentunya untuk kebaikan TNI, bagaimana TNI di dalam, bagaimana tugas TNI dengan mengaplikasikan kepada masyarakat. Yang jelas lingkupnya untuk NKRI sesuai tugas pokok kami, TNI," tutur Agus.

Diberitakan sebelumnya, Agus Subiyanto menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat membacakan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

"Dan dalam kesempatan ini saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan nama yang diusulkan presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat menjabat sebagai Kasad," kata Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Selasa (31/10/2023).

Puan mengatakan nama tunggal tersebut nantinya akan diuji kelayakan bersama Komisi I DPR RI sebagai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Puan menyampaikan Yudo Margono akan memasuki pensiun sebagai Panglima TNI pada 26 November 2023. Maka sesuai mekanisme, presiden diharuskan bersurat kepada DPR RI minimal 20 hari sebelum masa pensiun.