Menimbang Pengganti Panglima TNI Hadi: Andika atau Yudo Margono?

tirto.id - “Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah.”

Pernyataan itu diungkapkan Jenderal (purn) TNI Hendropriyono saat menjawab tudingan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya mendorong Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ia geram karena pertemuan sebagai ajang silaturahmi di Istana Negara dengan Jokowi dirumorkan sebagai lobi-lobi kursi Panglima TNI.

Narasi tersebut bukan hal baru. Sebelum isu pertemuan Hendropriyono dan Jokowi, sejumlah pihak sudah membincangkan soal pergantian kursi Panglima TNI. Namun kali ini perbincangan mengemuka karena Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Sejumlah politikus pun ikut berbicara soal pergantian Panglima TNI ini. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Willy Aditya mengatakan mendukung keputusan Presiden Jokowi, siapapun yang dipilih nanti. “Ini wujud komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

Kandidat yang berpotensi menjadi orang nomor satu di tubuh TNI saat ini mengerucut kedua nama, yaitu: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono.

Namun kebanyakan lebih mendukung Andika sebagai pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Misal, mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi I sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta, hingga politikus senior PDIP TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin bahkan menilai TNI saat ini butuh pemimpin yang bisa memahami kemampuan teritorial dan menyelesaikan masalah konflik Papua. Poin-poin tersebut, dalam pandangan TB Hasanuddin, ada di sosok Andika.

Bergantian atau Sesuai Kebutuhan

Wakil Koordinator Imparsial Ardi Manto Adi Putra mengingatkan kursi Panglima TNI harus dilakukan secara bergantian. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang TNI, Pasal 13 ayat 4 yang menyatakan jabatan dapat diisi secara bergantian sehingga potensi kursi Panglima TNI pengganti Hadi berasal dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.

“Tapi kembali lagi kepada pertimbangan kompetensi, yang paling penting apakah presiden atau pemerintah menganggap yang paling dibutuhkan untuk penguatan pertahanan atau pemimpin militer di antara keduanya yang paling tepat atau di antara ketiganya paling tepat siapa," kata Ardi kepada reporter Tirto, Rabu (16/6/2021).

Ia menyinggung posisi Panglima TNI sebelum Hadi berasal dari matra Angkatan Darat, yakni Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. Apabila sebelum Hadi adalah matra darat, sementara Panglima TNI saat ini dari matra udara, kepemimpinan Panglima TNI masa depan semestinya lebih condong ke matra Angkatan Laut yang kini dipimpin Laksamana Yudo Margono.

“Artinya pertimbangannya harus lebih mempertimbangkan apa dari matra laut, hari ini betul-betul siap memimpin institusi militer di Indonesia? Kalau itu sudah tidak diragukan, ya seharusnya semua bersepakat sesuai dengan sistem rotasi dan untuk penguatan setiap matra itu diberikan kepada yang berasal dari matra laut," tutur Ardi.

Ardi juga memberi catatan bahwa langkah pemilihan Angkatan Darat atau Angkatan Laut akan mencerminkan langkah pemerintah ke depan. Jika memilih Angkatan Laut, kata dia, Jokowi bisa melanjutkan agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemilihan matra laut bisa sebagai upaya memperkuat agenda pertahanan maritim Indonesia minimal di kawasan ASEAN.

Sementara itu, pemilihan panglima dari Angkatan Darat akan menyimpulkan Presiden Jokowi lebih mengarah kepada kepentingan politik nasional. Ia mengingatkan, Indonesia akan memasuki Pemilu pada 2024. Kemampuan manajemen sosial politik lebih identik ke Angkatan Darat sehingga jenderal angkatan darat akan lebih menjadi pilihan.

“Ini mencerminkan siapa yang akan dipilih presiden nanti ini akan mencerminkan apakah presiden konsisten dengan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memperkuat ketahanan maritim kita atau untuk mengamankan landing kekuasaan sampai dengan akhir masa jabatan dengan smooth," kata Ardi.

Di saat yang sama, Ardi mengingatkan, pergantian Panglima TNI sebaiknya tidak terburu-buru. Ia menyarankan pemilihan panglima baru dilakukan 3 bulan sebelum Hadi Tjahjanto habis masa jabatan. Ia beralasan, pemilihan panglima bisa memicu kegaduhan secara politik.

Pertama, pergantian panglima secara mendadak akan membuat sistem kemiliteran di bawah Panglima TNI saat ini terganggu. Jajaran militer bisa mengalami kegaduhan karena jajaran internal khawatir ada perubahan signifikan usai pergantian panglima secara mendadak.

Kedua, kata dia, pergantian panglima juga berpotensi memicu kegaduhan nasional karena Panglima TNI punya peran sebagai pengawal kebijakan negara. Pergantian Panglima TNI akan membuat pihak di luar TNI untuk berkalkulasi dalam melihat langkah politik pemerintah.

“Jadi pergantian panglima bukan dalam ruang politik yang kosong, tapi harus menjamin kebijakan pemerintah atau penguasa yang selanjutnya itu sejalan dengan pemerintah," kata Ardi.

Andika Perkasa atau Yudo Margono?

Sementara itu, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berbicara lebih jauh soal bursa Panglima TNI. Ia tidak memungkiri, baik Andika maupun Margono adalah kandidat kuat pengganti Hadi. Ia mengingatkan pemilihan Panglima TNI tidak mewajibkan harus berganti matra, tetapi kebiasaan selalu dipilih dengan matra yang berbeda.

“Kan peluangnya lebih besar pada dua nama karena belum pernah ada preseden habis udara ke udara lagi," kata Fahmi.

Fahmi memaparkan kelebihan maupun kekurangan KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksmana Yudo Margono. Apabila memilih Andika, Jokowi akan mendapatkan keuntungan kemudahan dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Ia mengungkit bagaimana upaya AD yang sudah terbukti menyelesaikan kebutuhan pemerintah, termasuk peran serta Andika sebagai bagian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Trust misalkan katakanlah penyelesaian masalah-masalah lebih besar di Angkatan Darat," kata Fahmi.

Fahmi lantas mengutip pandangan TB Hasanuddin bahwa Panglima TNI mendatang harus mampu teritorial, mampu menindak prajurit nakal hingga mampu menyelesaikan masalah Papua. Dalam pandangan Fahmi, syarat-syarat tersebut tidak berarti Panglima TNI harus dari matra darat.

Ia mengingatkan matra laut dan udara juga mempelajari masalah teritorial dan mampu menindak prajurit nakal. Sementara itu, kasus Papua tidak bisa dijadikan tolak ukur karena masalah menahun yang di setiap era Panglima TNI, termasuk di Angkatan Darat sendiri.

Fahmi justru lebih melihat ada sejumlah dampak negatif jika memilih Andika. Pertama, ia menyoalkan lama waktu Andika mengkonsolidasikan kekuatan TNI dan menyelesaikan masalah. Ia mengingatkan, Andika hanya bekerja setidak-tidaknya setahun jika dilantik usai Hadi pensiun.

Sebagai catatan, Andika yang merupakan kelahiran 21 Desember 1964 dengan posisi umur 56 tahun. Pada Desember 2022, Andika akan memasuki masa pensiun. Ia pesimistis seluruh masalah TNI seperti masalah personel dan Papua bisa selesai dalam setahun, apalagi soal Papua yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.

“Kalau dihadapkan tadi soal sinergitas, penegakan disiplin, terus Papua apa segala macam memang setahunan bisa apa?" kata Fahmi mempertanyakan.

Selain itu, Fahmi menyoalkan tentang keberadaan Hendropriyono di kubu Andika. Fahmi paham keberadaan Hendro bisa memberikan dorongan politik. Akan tetapi, Fahmi mengingatkan bahwa Jokowi butuh Panglima TNI yang bisa tegak lurus dengan komando selaku panglima tertinggi dan loyal selama menjalankan tugas. Keberadaan Hendro sebagai pihak ketiga berpotensi mendisrupsi loyalitas Andika kepada Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi tidak perlu kekuatan Hendro dengan menarik Andika sebagai Panglima TNI. Ia melihat, Jokowi sudah bisa mengelola TNI karena sudah lama menjadi presiden.

“Kalau kaitan menjaga hubungan dengan para tentara, Hendro sudah lama pensiun. Kalau memang konteksnya menjaga hubungan pada tentara kekinian yang aktif sekarang, saya pikir purnawirawan muda malah bisa lebih efektif," kata Fahmi.

Bagaimana dengan Yudo Margono? Fahmi menilai mantan Pangkogabwilhan I itu punya masa aktif lebih panjang satu tahun lebih lama daripada Andika, sehingga bisa mengawal pemerintahan lebih lama. Selain itu, Yudo juga bisa mengelola internal program lebih matang karena masa aktif lebih lama.

Fahmi menambahkan, Yudo juga punya pengalaman lapangan meski bukan Angkatan Darat. Ia memberikan contoh pada langkah Yudo dalam penanganan COVID-19 lewat pendirian RS Wisma Atlet selama menjadi Pangkogabwilhan I.

“Masalahnya Pak Yudo tidak punya endorser seperti Pak Hendro. Setidaknya tidak tampak di permukaan. Artinya kita bisa melihat walau tidak seberkualitas hubungan antara Jokowi dengan Andika, tapi hubungan antara presiden dengan KSAL tidak ada barrier karena tidak ada figur lain di antara hubungan mereka," kata Fahmi.

Terlepas keuntungan dan kekurangan kedua jenderal tersebut, Fahmi beranggapan, Presiden Jokowi kini butuh Panglima TNI yang menjadi pembantu secara langsung untuk mengamankan agenda pembangunan, politik dan pemerintahan. Presiden juga butuh Panglima TNI yang mampu mengamankan pemilu. Apabila mengacu pada dua agenda tersebut, Andika kurang efektif karena keterbatasan masa jabatan, kata Fahmi.

Fahmi juga mengingatkan, pergantian Panglima TNI sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Ia tidak ingin ada spekulasi dalam pergantian Hadi akan memicu spekulasi lain seperti kisah Gatot di masa lalu. Fahmi khawatir pergantian Hadi terburu-buru akan menimbulkan citra kepemimpinan Hadi buruk sehingga perlu pergantian panglima.

“Kalau kayak gini kasihan Pak Hadi, seolah-olah seperti itu. Artinya dia yang dinilai seolah-olah supaya ada kesan pergantian panglima itu sudah mendesak padahal nggak mendesak juga," kata Fahmi.

Di saat yang sama, kata Fahmi, publik akan berspekulasi soal politik, apalagi ada pertemuan antara Hendro dengan Jokowi. “Kalau penggantian dilakukan hari ini, sulit kita melepaskan itu dari isu politik. Akan sulit. Misal isu kedekatan Jokowi dengan Andika, terus isu soal ini harus Angkatan Darat. Itu akan sulit kita lepaskan,” kata Fahmi.