tirto.id - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merotasi 80 pejabat tinggi TNI lewat Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/435/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Dari 80 nama tersebut, Panglima TNI mengesahkan rotasi Brigjen TNI Ario Prawiseso dari kursi Kepala Biro Logistik pada Sekretariat Utama BIN menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis Kemenparekraf. Dalam rilis yang diterima, rotasi Ario bersama 79 prajurit tinggi lain dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan tugas TNI.
"Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan TNI," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut Edys Riyanto dalam keterangan, Selasa (25/5/2021).
Penetapan Ario memperjelas posisi jenderal bintang satu itu di BIN dan Parekraf. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengangkat Brigjen Ario Prawiseso sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis. Sandi, sapaan Sandiaga, mengaku mengangkat Ario sejak awal tahun 2021. Ia pun mengakui Ario telah membantunya dalam menangani masalah keamanan dan isu strategis pariwisata.
"Beliau membantu saya di bidang keamanan dan tentunya di isu-isu strategis. Harapannya bahwa pariwisata identik dengan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan," kata Sandi dalam weekly press briefing, Senin (24/5/2021).
Sandi beranggapan, masalah isu keamanan, strategis serta pengelolaan data terkini harus dikuasai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kehadiran Ario sudah berhasil membangun koordinasi dan membantu Kemenparekraf dalam pengelolaan keamanan destinasi wisata.
"Alhamdulillah so far berjalan efektif, kunjungan-kunjungan kami beliau ikut memantau dan harapannya bahwa kondisi keamanan di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini bisa terpantau dalam keadaan yang aman terkendali," kata Sandi.
Namun penempatan Ario mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil dan pemerhati militer. Mereka menyoalkan tentang penempatan Ario yang merupakan pejabat TNI tetapi berada di posisi sipil. Sebab, UU TNI tidak mengamanatkan Ario sebagai prajurit TNI untuk bisa menjabat di lingkungan Kemenparekraf.
Bahkan, peneliti ISESS Khairul Fahmi khawatir ada dualisme jabatan karena Ario tercatat sebagai Kepala Biro Logistik pada Sekretariat Utama BIN tetapi juga staf khusus Sandi.
"Mestinya tidak boleh ada perangkapan jabatan kecuali kalau ini dalam rangka tugas intelijen, tersamar, dia melakukan aksi tertutup, tapi ini kita justru dapatkan informasi dari sumber-sumber terbuka. Ini kan masalah," kata Fahmi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
