tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa angkat bicara soal penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Andika menuturkan, penandatanganan MoU kemarin merupakan bentuk perhatian serius pemerintah lewat Menko PMK Muhadjir Effendy untuk mengoordinasikan dalam penelitian sel dendritik. Ia lantas menjelaskan posisi TNI AD tidak terlibat dengan tim Terawan.
"Jadi tim peneliti waktu itu kan menggagas ini sejak Menteri Kesehatannya masih dokter Terawan. Jadi waktu itu juga tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat karena penelitian uji klinis yang disebut waktu itu ya, kan itu sudah juga diserahkan kepada BPOM untuk perizinan fase 1 uji klinis itu dilakukan di RS Kariadi," kata Andika di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Sebagai catatan, pihak TNI AD bersama dengan BPOM dan Menteri Kesehatan menandatangani nota kesepahaman tentang penelitian Sel Dendritik. Menko PMK Muhadjir Effendy menerangkan, penandatanganan ketiga pihak adalah jalan keluar pelaksanaan penelitian vaksin Nusantara yang terkendala prosedur dan tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM. Akhirnya, penelitian dialihkan dari kewenangan BPOM ke Kementerian Kesehatan.
"Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," ungka Muhadjir dalam keterangan yang diterima, Selasa (20/4/2021).
Muhadjir lantas mengatakan, dengan ditetapkannya tripartit tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas terhadap Virus SARS-CoV-2", maka otomatis penelitian Vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.
Andika mengakui, setidaknya ada dua anggota yang terlibat sebagai peneliti. Namun, Andika menyebut kalau kedua anggota tersebut bukan lah penugasan secara institusi.
"Seingat saya ada dua peneliti tapi kepada individu yang dilibatkan sebagai peneliti tapi tidak dari perspektif institusi. Kami tidak terlibat secara langsung," kata mantan Danpaspampres itu.
Tim peneliti tersebut lantas diminta merespons temuan-temuan dari BPOM. Di sisi lain, pemerintah melihat inovasi yang ada adalah ikhtiar untuk mencari solusi pandemi, salah satunya lewat metode imunoterapi.
Ia lantas mengatakan, RSPAD sudah mendapat lisensi untuk melaksanakan terapi berbasis sel dendritik sejak 2019. Oleh karena itu, pihak TNI AD terbuka dengan ajakan dari tim peneliti vaksin Nusantara yang memindahkan tempat penelitian dari RS Kariadi ke RSPAD.
"Kebetulan kita juga diminta oleh tim peneliti yang waktu itu melakukan uji klinis fase 1 diRS dr Karyadi untuk dilakukan di RSPAD. Kami terbuka dan akhirnya kemarin kita menemukan jalan tengah sehingga inisiatif untuk menemukan satu metode untuk apakah pencegahan atau pengobatan terhadap Covid-19 tetap bisa dilanjutkan," kata Andika.
"Tapi pada saat yang bersamaan juga kita pemerintah juga tetap bisa mendapatkan penelitian yang sangat akuntabel. Itulah kira-kira yang kami lakukan kemarin," tutur Andika.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
