Indeks Lhkpn

"Yang baru melaporkan baru satu orang [MPR]. Yang sudah melaporkan Pak E.E. Mangindaan," kata Kunto.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.

KPK mencatat anggota DPRD DKI tidak pernah melaporkan kekayaan ke KPK alias 0 persen selama tahun 2018.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun dari 78 persen menjadi 64,05 persen. Legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Jokowi memiliki 12 unit alat transportasi yang terdiri dari motor, mobil, pikap dan truk.

Total nilai harta kekayaan milik Sandiaga Uno berdasar data LHKPN terbaru milik bakal cawapres itu ialah sebesar Rp5,09 Triliun.

Harta kekayaan Jokowi sebesar Rp50,2 miliar pada 2018

"Saat ini, pelaporan LHKPN atas nama calon Presiden Joko Widodo sudah terverifikasi lengkap."

Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahudin Uno tiba di Gedung KPK untuk  menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jakarta, Selasa (14/08/2018). tirto.id/Andrey Gromico

"Laporan dari yang bersangkutan sudah lengkap dan dalam waktu dekat dalam 2-3 hari ini akan diumumkan," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK membuka LHKPN bagi bakal calon presiden
dan wakil presiden dalam pilpres 2019
mulai hari Sabtu, 4 Agustus 2018.

"Hari ini saya melakukan LHKPN sudah melakukan koordinasi dalam rangkaian pencalonan persyaratan sebagai Cawapres," kata Sandiaga

Nilai total harta milik Prabowo Subianto berdasar data LHKPN terbarunya ialah Rp1,95 triliun.

Hingga Senin (13/8), belum ada pembaharuan data laporan dari capres-cawapres: Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di laman resmi LHKPN.

Sampai Jumat sore, di antara para kandidat capres-cawapres yang sudah mendaftar ke KPU, baru Prabowo Subianto yang menyetorkan LHKPN kepada KPK.

Baru Prabowo Subianto yang melaporkan harta kekayaannya.

Salah satu poin yang akan dibahas dalam MoU ialah soal bimbingan dan pelatihan kepada partai politik mengenai LHKPN.

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.

KPK mengkritik DPRD DKI karena seluruh anggotanya belum melaporkan harta kekayaannya.

Harta kekayaan Khofifah Rp23.552.699.762. Sementara Saifullah Yusuf sebanyak Rp17.598.885.769.