Indeks kpk ri

JPU KPK menilai vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara untuk Budi di korupsi pengadaan APD Kemenkes belum cukup.

KPK beralasan, hasil kajian yang dilakukan 2023 lalu itu masih perlu dilakukan pendalaman, termasuk soal potensi korupsi penambangan nikel di Raja Ampat.

KPK menilai, pengawasan yang kuat harus tetap berjalan agar fungsi dan tugas hakim tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Setyo meminta waktu untuk mengonfirmasi kabar ada kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK tentang dugaan ekspor ora nikel ke Cina dari Raja Ampat.

KPK mengaku masih menunggu hasil lelang setelah para pemenang lelang membayar pelunasan barang nilai lelang yang disetujui.

Vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut Hendry divonis 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara.

KPK mengeklaim telah berhasil memperoleh total Rp20 miliar dari lelang total 46 lot barang bergerak dan tak bergerak laku selama lelang Juni 2025.

KPK tidak mengetahui alasan Gibrael Isaak mangkir pemanggilan dan meminta agar dia kooperatif dalam penanganan perkara korupsi dana operasional Papua.

Budi mengatakan, Haniv telah hadir di Gedung KPK, sekitar pukul 10.00 WIB, tetapi belum diketahui terkait materi pemeriksaan Haniv hari ini.

Fitroh menyebut, JPU akan membuat laporan putusan disertai uraian setelah putusan keluar kemudian melihat pihak mana yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Setyo membantah bahwa KPK lah yang meminta keterangan Paulus Tannos dan penyidik sempat mempertimbangkan urgensi memeriksa Paulus Tannos.

Penuntut umum akan menghadirkan 1 ahli hukum pidana, yakni Muhammad Fatahillah Akbar selaku dosen pidana FH (Fakultas Hukum) UGM.

Saksi mengaku, kejaksaan, kepolisian, hingga kodim TNI menerima aliran uang korupsi Kota Semarang masing-masing Rp150 juta sebagai jatah.

Kedua mantan direktur tersebut telah memenuhi panggilan penyidik KPK, tetapi KPK belum menjelaskan terkait materi pemeriksaannya.

KPK juga mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik beberapa waktu lalu terkait kasus pemerasan izin TKA di Kemnaker.

KPK mengaku tidak meminta keterangan perkara saat memeriksa Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker 2020-2023, Suhartono pada pemeriksaan Senin (2/6/2025).

KPK telah mendapatkan informasi terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan salah satu pejabat Kementerian PU dengan modus meminta uang pegawai untuk pribadi.

Eks Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, pun sudah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa setelah meminta penjadwalan ulang.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki, mengingatkan agar peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi titik untuk memperkuat pendidikan moral dan tantangan digitalisasi.

Kelima anggota DPRD OKU periode 2024-2029 itu menambah deretan panjang anggota DPRD OKU yang diperiksa KPK menjadi total 15 orang.