Indeks kpk ri

KPK Buka Peluang Banding Vonis Hasto usai Terima Salinan Putusan
Setyo mengatakan, langkah banding sepenuhnya menjadi kewenangan JPU KPK setelah melakukan evaluasi dan diskusi internal usai menerima salinan putusan.

Hakim: Hasto Punya Motif Kuat Jadikan Harun Masiku Anggota DPR
Motif kuat itu terbukti dari upaya formal Hasto mengajukan judicial review ke MA untuk memudahkan Harun Masiku merebut kursi DPR dan menyiapkan uang suap.

KPK Pertanyakan Alasan Hakim Bebaskan Hasto di Pasal Perintangan
Setyo mempersoalkan bukti yang dibutuhkan dalam vonis perintangan penyidikan perkara Hasto padahal penuntut umum sudah mengajukan bukti di persidangan.

Hasto Pelajari Putusan Sebelum Pilih Banding atas Vonis Hakim
Hasto menyatakan para kuasa hukumnya telah menyiratkan untuk melawan vonis tersebut dengan mengajukan banding, tetapi masih belum mengambil keputusan resmi.

Hasto Klaim Telah Ketahui Vonis Hakim 3,5 Tahun Bui sejak April
Hasto kembali menekankan bahwa kasus yang menyeretnya adalah kasus politik sehingga dia berniat untuk kuliah jurusan hukum.

Hakim: Hasto Bantu Harun Masiku, Siapkan Uang Suap Rp400 Juta
Uang yang disiapkan Hasto itu merupakan bagian dari uang suap Harun Masiku dengan total Rp1,25 miliar kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Hakim Sebut Hasto Tak Terbukti Melakukan Perintangan Penyidikan
Hakim mengatakan bahwa Jaksa telah gagal untuk membuktikan bahwa Hasto telah melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dalam dakwaan.

Jelang Pembacaan Vonis Hasto, KPK Hormati Apapun Putusan Hakim
KPK berharap agar proses persidangan pembacaan vonis Hasto Kristiyanto berjalan lancar dan seluruh pihak menjaga kondusivitas dalam proses hukum Hasto.

KPK Umumkan Tersangka Korupsi CSR BI-OJK Tak Lewat dari Agustus
Asep mengatakan, penyidik sudah melakukan ekspose perkara minggu ini sehingga nama tersangka kasus korupsi CSR BI-OJK dapat diumumkan dalam waktu dekat.

KPK Kembali Tahan 4 Tersangka Kasus Pemerasan Izin TKA Kemnaker
Penahanan 4 tersangka ini merupakan penahanan gelombang kedua dari total 8 tersangka di kasus korupsi pemerasan izin TKA Kemnaker.

KPK Panggil Tersangka Ikin Asikin di Kasus Iklan Bank BJB
Budi belum menjelaskan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan pemilik agensi tersebut meski dijadwalkan diperiksa hari ini.

KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Pemerasan Izin TKA di Kemnaker
Budi belum mengungkapkan kemungkinan penahanan bagi keempat tersangka yang dipanggil meski keempat tersangka dipanggil hari ini.

KPK Sita Uang US$3,5 Juta dalam Kasus Proyek Fiktif PT PP
Budi mengatakan, penyidik KPK menduga ada beberapa proyek fiktif yang diklaim oleh PT PP agar bisa mencairkan sejumlah uang di kasus ini.

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Minyak Mentah di Gedung KPK
Budi menerangkan, pemeriksaan tersangka minyak mentah Pertamina Gilang Ramadhan di KPK sebagai bentuk sinergi antara KPK dengan Kejagung.

Diperiksa 10 Jam, Eks Dirut BJB Akui Dicecar KPK 20 Pertanyaan
Yuddy mengaku diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB meski berstatus tersangka.

KPK Dalami Dana Non-Budgeter di Kasus Pengadaan Iklan Bank BJB
Budi mengatakan, proyek pengadaan iklan di BJB ini sebenarnya telah dilakukan pengkondisian sejak awal dimulai, termasuk soal Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Koalisi Sipil Sebut RUU KUHAP Lemahkan KPK Berantas Korupsi
Koalisi menilai, ada 9 poin dalam RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya menghilangkan wewenang UU Tipikor.

KPK Periksa Dirut Indomarco Adi Prima di Korupsi Bansos Presiden
Joedianto selaku Dirut PT Indomarco Adi Prima diperiksa untuk menelusuri kuantitas barang yang dipasok untuk kemudian digunakan dalam paket bansos.

KPK: Wajib Koordinasi dengan Polisi di RUU KUHAP Langgar UU KPK
KPK khawatir aturan yang bertentangan dengan wewenang KPK di RUU KUHAP itu akan menjadi pintu masuk tersangka atau terdakwa lepas jerat hukum.

KPK Surati DPR dan Presiden untuk Audiensi Terkait RUU KUHAP
KPK mengaku tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP saat ini dan mereka khawatir sejumlah pasal mempengaruhi kewenangan KPK.
Masuk tirto.id








