Indeks kpk ri

Berdasarkan LHKPN ke KPK per 24 Maret 2024 di awal menjabat sebagai Stafsus Wapres, total harta Tina Talisa tercatat mencapai Rp20.8 miliar.

KPK menyita tiga bidang tanah dan rumah yang berlokasi di Yogyakarta dengan nilai sekitar Rp10 miliar dan dua bidang tanah dan pabrik senilai Rp50 miliar.

Tujuh aset tersebut terdiri atas dua unit ruko, dua unit rumah, satu bidang sawah, dan dua bidang tanah di berbagai wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Hasto mengaku pleidoi itu merupakan hasil renungannya, selama di tahan di rutan Merah Putih KPK serta berisi rekayasa hukum yang dituduhkan padanya.

KPK mengaku tantangan pembuktian TPPU adalah asetnya yang terus berpindah-pindah serta bentuknya berubah-ubah seperti dari uang menjadi mobil.

Uang tersebut ditemukan dalam rekening para pihak yang diduga menerima aliran dana dalam program di bank pelat merah tersebut.

KPK menegaskan, masalah penentuan status legalitas senjata api di kediaman Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, merupakan wewenang kepolisian.

Dody menunggu restu Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi semua struktur Kementerian PU dari pejabat eselon I dan PPK usai kejadian OTT KPK.

Agustya memastikan BRI akan selalu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasto juga membenarkan bahwa dia tetap mengupayakan agar Harun Masiku bisa menggeser Riezky untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas.

Hasto membenarkan meminta Riezky untuk mundur agar tidak menjadi Anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia dengan alasan perintah partai.

Hasto mengeklaim sedang menghadiri kegiatan FGD Rakernas sehingga menjawab sekenanya dan tidak mengetahui maksud pesan Saeful Bahri kepadanya.

Hasto menyebut, Harun pernah menerima beasiswa Ratu Elizabeth dan memiliki keahlian hukum ekonomi internasional yang dinilai diperlukan PDIP.

Budi mengaku, tim legal Andrew mendatangi Gedung Merah Putih KPK, tetapi belum diketahui mewakili pemeriksaan Andrew atau hanya mengabarkan ketidakhadiran.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, memastikan MPR akan menghormati proses hukum terkait dugaan gratifikasi di MPR dan menantikan tindakan KPK ke depannya.

Senjata api laras pendek berkaliber 32 serta mobil diduga diperoleh berdasarkan hasil perolehan korupsi KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.

Hal itu mulai ditelusuri setelah KPK memeriksa Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Hanif Dakhiri, Luqman Hakim.

JPU KPK menilai vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara untuk Budi di korupsi pengadaan APD Kemenkes belum cukup.

KPK beralasan, hasil kajian yang dilakukan 2023 lalu itu masih perlu dilakukan pendalaman, termasuk soal potensi korupsi penambangan nikel di Raja Ampat.

KPK menilai, pengawasan yang kuat harus tetap berjalan agar fungsi dan tugas hakim tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab.