Indeks Korupsi

Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Ayah Bupati Bekasi Juga Dibawa ke KPK saat Terjadi OTT

Selain menangkap tujuh orang, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk uang tunai berjumlah ratusan juta dalam OTT di Kabupaten Bekasi.
Aktual Dan Tren
Jumat, 19 Des 2025

Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara, Daftar Mobil, & Harganya

Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di LHKPN, daftar mobil yang dimiliki, perbandingan aset 2024–2025, serta nilai dan harganya secara rinci.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

3 OTT dalam 1 Hari, KPK Amankan 25 Orang

Seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten, Bupati Bekasi, dan 6 orang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara diamankan KPK, Kamis (18/12/2025).
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Dua Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di Gedung KPK

KPK saat ini intens memeriksa sejumlah pihak yang terjaring dalam OTT di Kalsel tersebut.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Tangkap Bupati Ade Kuswara Kunang saat OTT di Bekasi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang itu saat ini masih diperiksa intensif oleh penyidik KPK.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

KPK Ungkap Nilai Pemerasan Noel Ebenezer Cs Capai Rp200 Miliar

Hasil pelacakan terhadap aset rekening dari tersangka Noel Ebenezer cs ditemukan Rp200 miliar yang diduga berasal dari pemerasan sertifikasi K3.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Pemerasan Sertifikasi K3 Eks Wamenaker Noel dkk Capai Rp201 M

Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai atau dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

KPK Benarkan Ada Jaksa yang Ikut Terjaring OTT di Banten

KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai OTT kesembilan pada tahun 2025 tersebut.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Noel Siap Hadapi Sidang usai Berkas Perkara Dilimpahkan ke JPU

Eks Wamenaker Noel akan menunggu jadwal pengadilan dan menegaskan siap menghadapinya.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

5 Orang dari Banten Terjaring OTT KPK pada Rabu Malam

Kelima orang yang terjaring OTT KPK di Banten itu telah menjalani pemeriksaan secara intensif.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

KPK Bakal Panggil Bos Maktour dan Gus Alex terkait Korupsi Haji

Pemeriksaan ini akan dilakukan usai penyidik mendalami hasil pemeriksaan terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Flash News
Rabu, 17 Des 2025

Pengacara Punya Bukti Nadiem Tak Terima Rp809 M Kasus Chromebook

Pengacara Nadiem menegaskan Rp809 M bukan aliran pribadi, melainkan transaksi korporasi internal jelang IPO, serta membantah kaitan Google dan Chromebook.
Flash News
Selasa, 16 Des 2025

KPK Ungkap Bupati Lampung Tengah Pinjam Uang Kampanye ke Timses

Ardito meminjam Rp5,25 miliar untuk kebutuhan kampanye pada tahun 2024. Dia melunasinya lewat fee proyek pengadaan di Pemkab Lampung Tengah.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

KPK Kembali Periksa Eks Bendahara Amphuri terkait Korupsi Haji

Tauhid Hamdi diperiksa KPK terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi haji.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

Kubu Nadiem Makarim Minta Sidang Dipisah dengan Terdakwa Lain

Meski demikian, kubu Nadiem Makarim mengikuti petunjuk dan keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

Nadiem Makarim Masih Dirawat di RS, Sidang Dakwaan Ditunda

JPU telah melakukan peninjauan untuk mengetahui kondisi Nadiem Makarim di rumah sakit.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

Eks Menag Yaqut Tak Banyak Bicara saat Tiba di Gedung KPK

Yaqut akan diperiksa untuk melengkapi keterangan yang telah didapatkan penyidik terkait dugaan korupsi kuota haji.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

KPK akan Periksa Yaqut Cholil soal Korupsi Kuota Haji Hari Ini

KPK meyakini eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan penuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.
Hukum
Senin, 15 Des 2025

KPK soal Kasus CSR BI-OJK: Kami Fokus ke Satori dan Heri Gunawan

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024 berpotensi terjerat CSR BI-OJK.