Indeks Korupsi E-ktp

Jaksa bertanya kepada Setya Novanto apakah uang Rp20 miliar akan digunakan untuk menyuap KPK?

Gamawan Fauzi mengklaim tidak kenal dengan keponakan Setya Novanto dan Made Oka Masagung. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan dua tersangka korupsi e-KTP tersebut.

Dalam dakwaan, Novanto ingin selisih harga keping e-KTP diberikan kepadanya dan anggota DPR sebagai fee sebesar 5 persen dari total proyek.

"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan, karena ini sudah menyangkut integritas," kata Pramono Anung saat membantah tuduhan Setya Novanto.

Novanto mengkonfirmasi soal uang proyek e-KTP ke Pramono Anung saat menghadiri salah satu hajatan pejabat negara di Kota Solo, Jawa Tengah.

Setya Novanto menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerima aliran dana dari korupsi KTP-elektronik. Politikus PDIP ramai-ramai membantahnya.

Pengembalian uang Rp5 miliar dari Setya Novanto ke KPK diduga dialirkan Irvanto ke Rapimnas Partai Golkar pada 2012.

"Atas apa yang disebutkan oleh Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut"

"Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani $500 ribu," kata Setya Novanto.

Setya Novanto mengaku menerima jam tangan mewah Richard Mille 011 dari Andi Narogong.

"Gamawan diperiksa sebagai saksi IHP dan MOM"

Setya Novanto menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima aliran dana proyek e-KTP.

Majelis hakim akan mendengarkan keterangan terdakwa Setya Novanto dalam sidang korupsi e-KTP hari ini.

Politikus Golkar Freddy Latumahina menilai Setya Novanto selama ini memiliki kapasitas sebagai tukang lobi yang piawai.

Dalam persidangan hari ini, Senin (19/3/2018), penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menanyakan kepada Jhonson tentang pelanggaran etika anggota DPR.

Sidang kasus korupsi e-KTP hari ini menghadirkan saksi dari Kepala Badan Keahlian terkait proses penganggaran di DPR.

Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto menghadirkan empat saksi meringankan dari kuasa hukum terdakwa.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menduga Setya Novanto melakukan tindak pidana pencucian uang.

Fredrich Yunadi mengklaim Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) terkait kasus yang menjeratnya telah direkayasa.

Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.