Presiden Jokowi mempersilahkan KPK memeriksa Puan Maharani dan Agung Pramono yang oleh Setya Novanto disebut telah menerima uang aliran dana kaus proyek e-KTP.
"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
Ketua Majelis Hakim perkara korupsi e-KTP menilai sejumlah keterangan Setya Novanto tak sesuai dengan pengakuan para saksi. Karena itu, hakim mempertanyakan keseriusan mantan Ketua DPR itu menjadi Justice Collaborator.