tirto.id - Politikus PDIP Alex Indra Lukman mempertanyakan tuduhan Partai Demokrat pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dianggap menyebar hoaks soal proyek e-KTP. Alex berpendapat, tidak ada yang salah dengan pernyataan Hasto.
"Bagian mana dari pernyataan Pak Hasto yg merupakan fitnah? Kan memang benar pengadaan e-KTP di zaman pemerintahan Pak SBY, di mana posisi PDI Perjuangan waktu itu adalah oposisi," kata Alex saat dihubungi Tirto, Sabtu (24/3/2018) malam.
Partai Demokrat mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Hasto dari kursi Sekretaris Jenderal partai. Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Boyke Novrizon menilai, pernyataan Hasto bisa membuat citra PDIP menjadi partai hoaks dan tidak mendapat perhatian publik dalam Pilpres 2019.
Hal itu terjadi lantaran Hasto membantah keterangan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto yang menyebut nama mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima uang proyek e-KTP.
Hasto menilai, tidak mungkin kader PDIP menerima uang e-KTP karena berada di luar pemerintahan. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan pemerintahan SBY lah yang seharusnya bisa menjelaskan hal tersebut.
Boyke menyatakan, untuk memenangkan Pilpres 2019, partai politik harus menerapkan etika politik yang santun dan bersih agar bisa dipilih publik. Untuk itu, ia menilai langkah Hasto justru akan merusak citra PDIP, apalagi dengan melimpahkan perkara kasus korupsi e-KTP kepada Demokrat selaku partai penguasa kala itu.
Terkait hal ini, Alex pun menegaskan bahwa PDIP tidak bisa asal mengganti pejabat partai. Seluruh pejabat partai dipilih berdasarkan keputusan musyawarah bersama.
"Proses demokrasi di PDI Perjuangan melalui mekanisme Kongres adalah memilih ketua umum dan kongres hanya melantik ketua umum. Jajaran DPP lainnya dipilih dan dilantik oleh Ibu Ketum," kata Alex.
Alex menilai, pernyataan politikus partai berlambang mercy itu sudah mengarah kepada penyerangan kepada Hasto. "Kamu sendiri lihat, bahwa bukan membela diri tapi menyerang, justru kami juga mempertanyakan itu."
Namun, Alex enggan mengomentari apakah tuduhan kader Demokrat itu akan berpengaruh pada rencana hubungan koalisi untuk Pilpres 2019.
Seperti diketahui, Partai Demokrat berusaha masuk dalam barisan Jokowi setelah Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengundangnya hadir dalam Rapimnas PD 2018.
Ia mengaku, situasi politik masih dinamis lantaran belum ada koalisi yang solid untuk mendukung mantan wali kota Solo itu untuk maju dua periode.
"Politik itu kan seni bersifat cair dan dinamis, oleh karena itu pernyataan dari politikus sebaiknya rasional," Jelas Alex
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dipna Videlia Putsanra
