Bantah Saling Serang, Masinton: PDIP-Demokrat Tengah Berkomunikasi

tirto.id - PDIP memastikan pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang membantah keterlibatan Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus korupsi e-KTP tidak menyerang Partai Demokrat.

"Enggak. PDI Perjuangan tidak pernah menyerang siapa-siapa dan Mas Hasto sebagai Sekjen Partai juga tidak pernah, tidak berniat menyerang siapa-siapa," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Hasto sebelumnya membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima aliran dana e-KTP masing-masing sebesar 500 ribu dolar AS.

Hasto menyatakan, tidak mungkin Pramono dan Puan terlibat kasus korupsi proyek e-KTP karena PDIP merupakan partai oposisi yang tidak turut mendesain berlangsungnya proyek tersebut.

Pernyataan Hasto mendapat reaksi dari Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyesalkan pernyataan Hasto Kristiyanto yang dinilai mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi e-KTP.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, Hasto hanya menyampaikan fakta bahwa PDIP tidak berada dalam pemerintahan saat pembahasan proyek e-KTP berlangsung pada 2011-2012. PDIP pun tidak menjadi desainer proyek senilai hampir Rp 5,9 triliun itu.

"Kalau fakta itu disampaikan begitu terus ada yang baper [bawa perasaan] begitu ya kita di luar pengetahuan kita juga," kata Masinton.

Kendati demikian, Masinton menegaskan bahwa saling sahut antara politikus PDIP dan Demokrat itu tidak akan mengganggu rencana koalisi kedua partai.

Pria yang juga Anggota DPR ini menilai, PDIP akan tetap membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. "Ya sedang dijajaki saja komunikasi. Kan diawali dengan komunikasi-komunikasi itu," kata Masinton.

Kronologi Saling Sahut PDIP dan Demokrat

Setelah terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung merespons dan meminta Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi memberikan keterangan.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan TIDAK pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP”," ungkap Hasto dalam keterangan tertulis.

Sikap tersebut langsung direspons oleh Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai pernyataan Hasto tidak masuk akal.

Demokrat justru melihat, PDIP tengah berusaha menyalahkan partai yang dipimpin oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono serta pemerintahan dua periode SBY. Hinca menyindir PDIP tengah mencuci tangan dari perkataan e-KTP.

"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tutur Hinca dalam keterangan tertulis diterima Tirto, Jumat (23/3).