Menuju konten utama

Demokrat Desak Megawati Copot Hasto sebagai Sekjen PDIP

"Ada baiknya PDIP dan Ibu Megawati mengganti posisi Sekjen saudara Hasto Kristiyanto dengan Sekjen baru," kata Boyke.

Demokrat Desak Megawati Copot Hasto sebagai Sekjen PDIP
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kawasan Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). tirto.id/Lalu Rahadian

tirto.id - Partai Demokrat mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal partai. Demokrat menilai, pernyataan Hasto bisa membuat citra PDIP menjadi partai hoaks dan tidak mendapat perhatian publik dalam Pilpres 2019.

"Cara politik yang tidak cerdas dan bodoh yang telah dilakukan oleh Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP dengan melemparkan virus fitnah tentunya sangat merugikan keberadaan dan posisi PDIP di depan publik dan masyarakat Indonesia secara luas dalam menghadapi Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Boyke Novrizon dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu (24/3/2018).

Boyke menyatakan, untuk memenangkan Pilpres 2019, partai politik harus menerapkan etika politik yang santun dan bersih agar bisa dipilih publik. Untuk itu, ia menilai langkah Hasto justru akan merusak citra PDIP, apalagi dengan melimpahkan perkara kasus korupsi e-KTP kepada Demokrat selaku partai penguasa kala itu.

Hasto sebelumnya membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima aliran dana e-KTP masing-masing sebesar 500 ribu dolar AS.

Menurut Hasto, tidak mungkin Pramono dan Puan terlibat kasus korupsi proyek e-KTP karena PDIP merupakan partai oposisi yang tidak turut mendesain berlangsungnya proyek tersebut.

Pernyataan Hasto mendapat reaksi dari Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan pernyataan Hasto dinilai mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi e-KTP.

Oleh sebab itu, Boyke berpandangan, penanganan perkara e-KTP seharusnya tidak perlu ditutupi, dilenyapkan, hingga ditujukan kepada Partai Demokrat.

"Mungkin cara yang baik untuk menghapus predikat buruk yang saat ini dipangku sama PDIP maka ada baiknya PDIP dan Ibu Megawati mengganti posisi Sekjen saudara Hasto Kristiyanto dengan Sekjen baru yang tentunya kita sangat mengakui banyaknya kader-kader PDIP yang jauh lebih baik, cerdas, santun, negarawan dan sejuk," kata Boyke.

Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto