Masuk tirto.id
tirto.id - Sejak awal Oktober 2026, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti langit Palembang. Jarak pandang (visibility) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II anjlok hingga titik terendah 200 meter. Akibatnya, ratusan penerbangan terganggu, maskapai menanggung kerugian besar, dan mobilitas warga lumpuh.
Anjloknya jarak pandang ini merupakan imbas karhutla yang meluas di sebagian besar wilayah Sumatra Selatan selama empat bulan terakhir. Asap kian pekat seiring makin ganasnya api yang merambah lahan gambut—medan yang membutuhkan waktu pemadaman jauh lebih lama.
Berdasarkan catatan otoritas bandara, sebanyak 205 penerbangan mengalami penundaan (delay), pengalihan pendaratan, return to base (RTB), hingga pembatalan sepanjang 1–11 Oktober 2026. Dampaknya tak hanya memukul rute domestik, tetapi juga internasional. Penerbangan rute Kuala Lumpur–Palembang (PP) sempat dibatalkan total karena jarak pandang tak kunjung memenuhi syarat keselamatan.
Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat jarak pandang terburuk terjadi pada 5 Oktober 2026 pukul 06.00 WIB, yakni hanya 200 meter—jauh di bawah ambang batas minimum keselamatan penerbangan. Rata-rata sedikitnya 10 penerbangan di Bandara SMB II terganggu setiap harinya.
Dalam dua pekan terakhir, penerbangan lancar hanya terjadi pada 12 Oktober 2026 saat jarak pandang berada di atas 1.000 meter. Keesokan harinya, kabut asap kembali memburuk dan memicu keterlambatan pada penerbangan pagi, sebelum akhirnya berangsur normal menjelang siang saat visibility naik ke 2.000 meter.
Maskapai Menanggung Kerugian
Kondisi ini memukul operasional maskapai penerbangan. Pembengkakan biaya operasional terjadi akibat melonjaknya konsumsi bahan bakar (avtur).
General Manager Garuda Indonesia Cabang Palembang, Yona W. Kemala, mengungkapkan kerugian membengkak saat pesawat harus melakukan flight holding (memutar di udara) sembari menanti jarak pandang membaik. Jika pendaratan tetap tidak memungkinkan pilot terpaksa memilih return to base (RTB) demi mengutamakan keselamatan.
"Kami pasti mengalami kerugian selama kabut asap ini, baik akibat gagal terbang, tertunda, flight holding, maupun RTB. Pemakaian avtur otomatis membengkak," ujar Yona kepada Tirto.
Kerugian juga dirasakan langsung oleh penumpang, terutama yang memiliki penerbangan lanjutan (connecting flight). Penumpang yang berganti maskapai berisiko kehilangan tiket lanjutan tanpa ganti rugi penuh.
Untuk kondisi RTB, maskapai mengembalikan uang tiket (refund). Namun, biaya logistik tambahan seperti penginapan dan konsumsi terpaksa ditanggung mandiri oleh penumpang.
"Penumpang rugi waktu dan biaya menginap karena harus menyusun ulang jadwal terbang (reschedule). Dari pihak maskapai, bantuan yang bisa kami berikan terbatas pada refund," tambah Yona.
Siasat Mengubah Jadwal Penerbangan
Demi meminimalkan kerugian tanpa menghentikan rute, Garuda Indonesia menggeser seluruh jadwal penerbangan dari pagi ke sore hari. Langkah ini diambil karena visibility pada sore hari cenderung lebih aman dibandingkan pagi hari.
"Kami sesuaikan jadwalnya. Sekarang tidak ada lagi penerbangan pagi dari dan menuju Palembang. Semuanya kita alihkan mulai sore hari," jelas Yona.
Ia menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Pihaknya mengoptimalkan koordinasi dengan BMKG untuk memantau data cuaca secara real-time.
"Keselamatan penerbangan adalah yang utama. Pilot kami tidak akan mengambil risiko memaksakan terbang jika jarak pandang tidak memenuhi syarat," tegasnya.
Keterlambatan dan pembatalan penerbangan menyisakan kekecewaan mendalam bagi warga. M. Sazili (37), warga Palembang, menceritakan pengalamannya saat hendak pulang untuk menghadiri pemakaman keluarganya pada 8 Oktober 2026.
Sazili mengambil penerbangan pagi dari Bandara Soekarno-Hatta dengan harapan tiba tepat waktu. Namun, pesawat yang ditumpanginya gagal mendarat di Palembang dan harus balik arah ke Jakarta.
"Saya kesal sekali. Sudah beli tiket pagi agar cepat sampai, ternyata pesawat malah kembali ke Cengkareng karena asap pekat," keluh Sazili.
Ia baru bisa mendarat di Palembang pada malam hari. Sayangnya, sang kerabat sudah dimakamkan selepas Dzuhur. "Saya ingin melihat jenazah saudara saya untuk terakhir kalinya, tetapi keadaan tidak berpihak," sesalnya.
Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang, Siswanto, menjelaskan asap yang menyelimuti Palembang tidak hanya berasal dari titik api di dalam kota, melainkan kiriman dari Ogan Komering Ilir (OKI)—wilayah dengan titik karhutla tertinggi. Secara geografis, Palembang berada tepat di sebelah barat laut OKI.
Analisis pola angin menunjukkan aliran udara bertiup konsisten dari arah tenggara. Posisi Palembang yang berada di jalur lintasan membuat asap tebal dari OKI terdorong secara masif dan menumpuk di atas kota.
"Asap di Palembang memang dominan bersumber dari karhutla di OKI yang terbawa angin. Sebaliknya, di daerah asal karhutla asap justru lebih tipis karena langsung terbawa angin menjauh," terang Siswanto.
Ia menambahkan, penumpukan asap paling pekat terjadi sejak malam hingga pagi hari, membuat penerbangan pagi menjadi sangat berisiko.
Ancaman bagi Ekonomi Daerah
Pakar Ekonomi Universitas Sriwijaya, Mukhlis, menilai gangguan penerbangan yang berlangsung lama berpotensi menjalar ke perekonomian daerah. Palembang merupakan pusat kegiatan bisnis di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), sehingga terganggunya konektivitas udara otomatis menaikkan biaya transaksi dan menunda berbagai kegiatan bisnis.
"Gangguan penerbangan yang berulang memengaruhi kelancaran aktivitas usaha, terutama sektor yang bergantung pada mobilitas antardaerah," kata Mukhlis.
Meski belum bisa disimpulkan memicu kelumpuhan total, hambatan ini berpotensi merembet ke sektor perhotelan, pariwisata, hingga UMKM. Penundaan perjalanan bisnis membuat tingkat hunian hotel dan konsumsi jasa lokal menurun.
Bagi UMKM dan perusahaan menengah, Mukhlis menyarankan penyesuaian rantai pasok dan efisiensi biaya. "UMKM harus realistis dengan mengutamakan pasokan bahan baku paling mendesak dan menjaga keseimbangan arus kas agar tidak terbeban biaya distribusi," tuturnya.
Ia juga mengingatkan Pemda untuk bergerak cepat menanggulangi karhutla, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menyiapkan jaminan kesehatan bagi masyarakat terdampak ISPA.
"Penanganan karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan dan kesehatan, melainkan kunci untuk menjaga kelangsungan ekonomi dan keberlanjutan keuangan daerah," pungkas Mukhlis.
Penulis: Irwanto
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
