tirto.id - Presiden Prabowo Subianto belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Penetapan ini merujuk pemerintah yang masih dapat menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri.
Meski begitu, Dudung menegaskan Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla. Dalam hal ini, Presiden telah meminta seluruh unsur yang terlibat terus mengoptimalkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran dapat segera diatasi.
Enam Provinsi Jadi Prioritas Pemadaman Darat
Pemerintah kini mengonsentrasikan operasi penanganan di enam provinsi terdampak. Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus. Petapan ini diputuskan karena di Kalimantan Tengah terdapat salah satu kawasan prioritas, yakni Taman Nasional Tanjung Puting.
"Karena ini memang harus dilindungi, karena ada satwa di situ," jelas Dudung.
Dudung menjelaskan, pemadaman melalui udara menghadapi kendala akibat asap yang terlalu tebal sehingga membatasi jarak pandang helikopter. Karena itu, penanganan lebih banyak mengandalkan operasi darat.
“Operasi darat itu ya pemadaman dari darat, artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau,” ujarnya.
Pemerintah juga menjalankan langkah mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, luas area yang terbakar saat itu sekitar 692 hektare per hari.
Apresiasi Presiden dan Rotasi Pasukan Kostrad di Lapangan
Di tengah penanganan karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, personel Polri, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman.
Dudung mengatakan Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja para petugas di lapangan yang terus berupaya mengendalikan kebakaran di wilayah terdampak.
“Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana,” ujar Dudung.
Menurut Dudung, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis agar pemadaman dan mitigasi dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, pengerahan personel, serta dukungan operasi dari udara dan darat.
Sementara itu, untuk menjaga keberlanjutan operasi di lapangan, TNI dan Polri disebut telah melakukan rotasi personel yang bertugas di daerah terdampak karhutla.
Dudung mengatakan pergantian personel telah dilakukan, termasuk melalui pengerahan prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
“Dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Polri,” katanya.
Rotasi tersebut dilakukan ketika petugas masih menghadapi tantangan pemadaman di sejumlah wilayah, terutama kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki lahan gambut yang menyulitkan proses pemadaman.
Selain mengandalkan pemadaman, Prabowo meminta pencegahan karhutla diperkuat hingga tingkat daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Karang Taruna diminta berkoordinasi untuk mengantisipasi munculnya titik api sejak dini.
Presiden juga meminta kampanye pencegahan karhutla dilakukan secara masif dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.
"Intinya adalah beliau sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat di dalam pemadaman. Kemudian yang kedua juga beliau juga menyampaikan tentang langkah-langkah strategis, berbagai macam upaya yang dilakukan secara maksimal di lapangan, termasuk tadi pengarahan secara langsung kepada Kepala BMKG untuk mengatasi secara masif," jelas Dudung.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































