Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Akademisi meminta arah RUU Polri memperkuat polisi menghadapi kejahatan siber dan keberanian menegakkan hukum tanpa tunduk pada netizen di medsos.

Akademisi hukum Unair soroti poin krusial RUU Polri mulai dari jabatan sipil hingga usia pensiun yang dinilai bisa hambat regenerasi.

Proses deportasi lebih tepat dilakukan lantaran pelaku dan korban sama-sama merupakan warga negara asing (WNA).

Panja RUU Polri kawal 8 poin perubahan regulasi, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan aturan batas usia pensiun anggota.

Meski mendukung, Sahroni menilai ada kondisi tertentu yang membuat seorang Kapolri bisa menjabat lebih lama seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu sorotan utama Harkristuti adalah konsentrasi kewenangan dalam satu institusi, khususnya kejaksaan.

Soedeson Tandra menilai penggunaan istilah “pemulihan aset” lebih tepat khususnya dalam konteks mekanisme NBC.

Wira menegaskan, koordinasi dengan penasihat hukum Amsal dilakukan sebelum pertemuan tersebut sehingga mengklaim tidak ada niat untuk melakukan tekanan.

Amsal menilai bahkan pihak yang mengelola anggaran di desa pun tidak memahami alasan dirinya dijerat pidana.

Pemanggilan dilakukan di tengah kritik Komisi III DPR RI terhadap Kejari Karo yang dinilai membangun narasi keliru dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Sahroni menyebut pembentukan TGPF tidak diperlukan lantaran perkara tersebut sudah ditangani oleh otoritas militer.

Kejagung menyebut Amsal Sitepu lakukan korupsi, tapi Komisi III DPR RI menilai kasus ini sebagai sebuah kekeliruan.

Habiburokhman menegaskan pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah perkara yang ditangani.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya memahami peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

RDPU tersebut akan melibatkan perwakilan korban beserta kuasa hukumnya dan mengundang pula pihak kepolisian.

Habiburokhman mengapresiasi atensi publik terhadap kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, tetapi ingatkan bahaya salah sasaran pelaku.

Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum melalui Raker dan RDP secara berkala dengan aparat penegak hukum.

Indikasi KDRT yang dilakukan Anwar tak hanya kepada Nizam, tetapi juga kepada mantan istrinya, yakni Lisnawati. 

Aang ayah tak bisa dianggap saksi netral karena dia mengetahui risiko kekerasan tersebut, tapi membiarkannya terjadi.

Nirwana memohon Komisi III DPR RI bisa memberikan perlindungan hukum bagi anaknya, Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati.