Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Habiburokhman menilai polisi masih butuh senjata api karena mereka bukan menangani ketertiban yang hanya cukup pentungan.

Motif penembakan yang dilakukan Aipda Robig terhadap Gamma tidak terkait dengan upaya pembubaran aksi tawuran.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III mengundang keluarga Gamma selaku korban, tetapi tidak hadir karena diduga tengah berduka.

Menurut Komisi III DPR RI, Polri telah melakukan tugas pengamanan Pilkada 2024 dengan baik.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Usulan Komisi III DPR RI soal meniadakan doorstop dengan Pimpinan dan Dewas KPK merupakan usulan yang kontra dengan keterbukaan akses informasi.

Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.

Pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK dilakukan lewat voting, bukan musyawarah mufakat. Hal itu untuk mengakomodasi suara anggota dewan. 

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

Komisi III DPR RI meminta aparat kepolisian melakukan penyidikan penemuan mayat di Kali Bekasi dengan transparan.

KY mengeklaim telah melakukan seleksi calon hakim agung secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan 12 calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM karena ditemukan kecacatan dalam proses seleksinya.

Pangeran meminta MKD untuk ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum di internal DPR RI.

DPR kecewa Dewas KPK lembek. Mereka lupa bila KPK tak bertaji akibat revisi UU KPK yang DPR dan pemerintah lakukan.

Benny K Harman menyebut Dewas KPK seperti macan ompong. Kehadirannya justru memperlemah KPK.

Menurut Hinca pemberantasan judi online sulit dilakukan lantaran server situs judi online tak hanya terletak di Indonesia.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebut agenda revisi UU MK, terutama soal syarat usia minimal hakim merupakan permainan elite politik.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul membantah revisi UU MK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.