Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Habiburokhman menegaskan aturan yang dirancang harus memiliki batasan yang jelas dan presisi.

Habiburokhman menilai kehormatan dan marwah lembaga penegak hukum harus dijaga agar tidak rusak akibat ego sektoral.

Habiburokhman menegaskan langkah Polri menyerahkan kasus Febrie ke Kejagung, bagian dari penyerahan perkara antar-institusi penegak hukum.

Habiburokhman harap pengunduran diri Febrie tidak menghentikan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Habiburokhman meminta penyidik menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila ditemukan unsur yang relevan selama proses penyidikan.

Dana itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Pemerintah membedakan usia pensiun anggota Polri berdasarkan pangkatnya untuk menjaga motivasi personel.

Akademisi meminta arah RUU Polri memperkuat polisi menghadapi kejahatan siber dan keberanian menegakkan hukum tanpa tunduk pada netizen di medsos.

Akademisi hukum Unair soroti poin krusial RUU Polri mulai dari jabatan sipil hingga usia pensiun yang dinilai bisa hambat regenerasi.

Proses deportasi lebih tepat dilakukan lantaran pelaku dan korban sama-sama merupakan warga negara asing (WNA).

Panja RUU Polri kawal 8 poin perubahan regulasi, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan aturan batas usia pensiun anggota.

Meski mendukung, Sahroni menilai ada kondisi tertentu yang membuat seorang Kapolri bisa menjabat lebih lama seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu sorotan utama Harkristuti adalah konsentrasi kewenangan dalam satu institusi, khususnya kejaksaan.

Soedeson Tandra menilai penggunaan istilah “pemulihan aset” lebih tepat khususnya dalam konteks mekanisme NBC.

Wira menegaskan, koordinasi dengan penasihat hukum Amsal dilakukan sebelum pertemuan tersebut sehingga mengklaim tidak ada niat untuk melakukan tekanan.

Amsal menilai bahkan pihak yang mengelola anggaran di desa pun tidak memahami alasan dirinya dijerat pidana.

Pemanggilan dilakukan di tengah kritik Komisi III DPR RI terhadap Kejari Karo yang dinilai membangun narasi keliru dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Sahroni menyebut pembentukan TGPF tidak diperlukan lantaran perkara tersebut sudah ditangani oleh otoritas militer.

Kejagung menyebut Amsal Sitepu lakukan korupsi, tapi Komisi III DPR RI menilai kasus ini sebagai sebuah kekeliruan.

Habiburokhman menegaskan pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah perkara yang ditangani.