Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Habiburokhman menegaskan pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah perkara yang ditangani.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya memahami peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

RDPU tersebut akan melibatkan perwakilan korban beserta kuasa hukumnya dan mengundang pula pihak kepolisian.

Habiburokhman mengapresiasi atensi publik terhadap kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, tetapi ingatkan bahaya salah sasaran pelaku.

Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum melalui Raker dan RDP secara berkala dengan aparat penegak hukum.

Indikasi KDRT yang dilakukan Anwar tak hanya kepada Nizam, tetapi juga kepada mantan istrinya, yakni Lisnawati. 

Aang ayah tak bisa dianggap saksi netral karena dia mengetahui risiko kekerasan tersebut, tapi membiarkannya terjadi.

Nirwana memohon Komisi III DPR RI bisa memberikan perlindungan hukum bagi anaknya, Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati.

Komisi III DPR menekankan dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif.

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta aparat kepolisian agar bertindak tanpa kompromi terhadap pelaku.

Kapolres Sleman, Kombes Edy Setyanto terbata-bata mengenai nomor UU  undang-undang dan kapan KUHP baru mulai berlaku.

Abduh pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Penetapan Adies Kadir menjadi calon hakim MK oleh Komisi III DPR RI dinilai legal, tetapi tak beretika dan bermoral.

Adies Kadir sudah mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai kader Partai Golkar lantaran sudah dicalonkan sebagai hakim MK.

Nasir memandang langkah warga Aceh tersebut merupakan bentuk keputusasaan sekaligus harapan agar pemerintah pusat lebih cepat dalam menangani bencana.

Hinca mengatakan, rekomendasi perubahan Korlantas jadi Balantas diberikan seiring meningkatnya tantangan dan kompleksitas tugas di bidang lalu lintas.

Rano menilai seharusnya Kakorlantas berada satu tingkat di atas jajaran Kapolda.

Nama-nama tersebut sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

Habiburokhman ingin agar pertemuan antara Komisi III dan LSM itu digelar secara terbuka untuk umum dengan disiarkan ke publik agar transparan.