Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Komisi III DPR menekankan dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif.

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta aparat kepolisian agar bertindak tanpa kompromi terhadap pelaku.

Kapolres Sleman, Kombes Edy Setyanto terbata-bata mengenai nomor UU  undang-undang dan kapan KUHP baru mulai berlaku.

Abduh pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Penetapan Adies Kadir menjadi calon hakim MK oleh Komisi III DPR RI dinilai legal, tetapi tak beretika dan bermoral.

Adies Kadir sudah mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai kader Partai Golkar lantaran sudah dicalonkan sebagai hakim MK.

Nasir memandang langkah warga Aceh tersebut merupakan bentuk keputusasaan sekaligus harapan agar pemerintah pusat lebih cepat dalam menangani bencana.

Hinca mengatakan, rekomendasi perubahan Korlantas jadi Balantas diberikan seiring meningkatnya tantangan dan kompleksitas tugas di bidang lalu lintas.

Rano menilai seharusnya Kakorlantas berada satu tingkat di atas jajaran Kapolda.

Nama-nama tersebut sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

Habiburokhman ingin agar pertemuan antara Komisi III dan LSM itu digelar secara terbuka untuk umum dengan disiarkan ke publik agar transparan.

Habiburokhman menilai penambahan usia pensiun ini penting agar seluruh aparat negara memiliki masa usia pensiun yang sama.

Habiburokhman mengaku tamu di daerah dapilnya kesulitan masuk DPR karena kadang-kadang pengamanan DPR terlalu ketat sehingga merepotkan.

Habiburokhman menilai RUU Penyesuaian Pidana harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum KUHP baru diberlakukan.

Habiburokhman mengatakan kewenangan aparat dalam memblokir tabungan dan melakukan penyitaan, masih memerlukan izin dari majelis hakim.

Habiburokhman turut menyinggung polemik ijazah Hakim Konstitusi, Arsul Sani yang diduga palsu.

Agenda ini dimulai dengan mendengarkan hasil seleksi Pansel pemerintah, selanjutnya pengambilan nomor urut dan uji kelayakan pada pukul 11.00 WIB.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, penghapusan pasal ini dikarenakan ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.

TGPF perlu dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur agar investigasi terhadap kerangka Farhan & Reno di Kwitang berlangsung objektif dan menyeluruh.