Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Mahfud MD menjamin dirinya akan datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).

Komisi III DPR RI berharap Mahfud berani mengungkap seluruh data transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang disebut nilainya mencapai Rp349 triliun.

DPR tidak hanya membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja, tapi juga berkaitan transaksi yang menyasar ke parpol.

Habiburokhman mengaku kesal dan tak tahu kapan lagi rapat kerja dengan Menkopolhukam Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun digelar.

Belajar dari kasus Rafael, aparat penegak hukum diminta mulai memperhatikan secara serius laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menilai bila yang diputuskan DPR inkonstitusional maka Jokowi tidak akan melantik pengganti Aswanto sebagai hakim MK.

Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumham akan membahas sejumlah isu krusial yang ditengarai mengancam proses berdemokrasi di Indonesia di RKUHP.

PBHI sebut keadilan restoratif yang dijalankan Kejaksaan Agung dan Polri diartikan berbeda dari makna yang sebenarnya.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.

Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.

Hinca juga minta Kapolri Sigit melakukan pembenahan dalam sistem karier polisi yang diduga terkotak-kotak antarkelompok.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengamini pernyataan Mahfud MD bahwa pintu suap atau korupsi hakim MA selalu dimulai dari ASN.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mendukung wacana pemerintah yang akan mereformasi sistem ASN MA agar bisa berada di bawah Kemenpan-RB.

Sembilan nama Komisioner Komnas HAM tersebut selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Peneliti PSHK menilai pencopotan Aswanto oleh DPR sebagai pelanggaran hukum dan independensi peradilan.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dapat digugat di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

peneliti PSHK menilai secara normatif, pemberhentian Aswanto cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan.

Arsul Sani sebut dua nama yang diusulkan Jokowi ke DPR adalah Johanis Tanak dari Kejaksaan dan I Nyoman Wara dari BPK.