Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Rikwanto beralasan, tindakan aparat dalam melakukan pengamanan aksi sudah disesuaikan dengan eskalasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, mengusulkan pembatasan calon Hakim Agung diseleksi maksimal dua kali agar menghindari calon hakim pesanan.

Ahmad Sahroni dipindahkan dari Komisi III ke Komisi I DPR RI. Simak penjelasan NasDem terkait mutasi kali ini.

Hinca menyoroti aksi Polri yang masih melakukan kekerasan dalam menangani massa demo, termasuk penggunaan gas air mata maupun rantis.

Posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI akan digantikan oleh Rusdi Massa Mappasessu.

Habiburokhman mendesak pemerintah mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga korban selain menindak tegas lewat proses hukum dan kedinasan.

Habiburokhman mengatakan, RUU KUHAP tak disahkan dalam masa sidang I tahun sidang 2025-2026 karena masih banyak penolakan publik.

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal.

KPK pun memberikan beragam masukan untuk penyusunan RUU KUHAP seperti definisi tertangkap tangan, penyadapan, lex specialis, hingga masalah pencegahan.

Inosentius Samsul diusulkan DPR menjadi calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK, pengganti Arief Hidayat.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.

Soedeson Tandra mendorong kejaksaan mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapapun orangnya, termasuk Silfester Matutina.

Sudding menilai tindakan Polda DIY janggal karena seharusnya yang ditangkap adalah bandar judol, bukan malah pelaku yang mengakali sistemnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengklaim RUU KUHAP tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isnur meminta agar RUU KUHAP tidak membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana umum karena ada beberapa pasal RUU KUHAP membuka ruang.

Pembatalan pengesahan RUU KUHAP bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan pemimpin partai untuk membatalkan pengesahan RUU KUHAP.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.

Habiburokhman berkelakar selama Janur Kuning Paripurna belum diketok, maka peluang pembahasan dan menampung aspirasi soal RUU KUHAP terus berjalan.