Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Habiburokhman menilai penambahan usia pensiun ini penting agar seluruh aparat negara memiliki masa usia pensiun yang sama.

Habiburokhman mengaku tamu di daerah dapilnya kesulitan masuk DPR karena kadang-kadang pengamanan DPR terlalu ketat sehingga merepotkan.

Habiburokhman menilai RUU Penyesuaian Pidana harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum KUHP baru diberlakukan.

Habiburokhman mengatakan kewenangan aparat dalam memblokir tabungan dan melakukan penyitaan, masih memerlukan izin dari majelis hakim.

Habiburokhman turut menyinggung polemik ijazah Hakim Konstitusi, Arsul Sani yang diduga palsu.

Agenda ini dimulai dengan mendengarkan hasil seleksi Pansel pemerintah, selanjutnya pengambilan nomor urut dan uji kelayakan pada pukul 11.00 WIB.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, penghapusan pasal ini dikarenakan ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.

TGPF perlu dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur agar investigasi terhadap kerangka Farhan & Reno di Kwitang berlangsung objektif dan menyeluruh.

Rikwanto beralasan, tindakan aparat dalam melakukan pengamanan aksi sudah disesuaikan dengan eskalasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, mengusulkan pembatasan calon Hakim Agung diseleksi maksimal dua kali agar menghindari calon hakim pesanan.

Ahmad Sahroni dipindahkan dari Komisi III ke Komisi I DPR RI. Simak penjelasan NasDem terkait mutasi kali ini.

Hinca menyoroti aksi Polri yang masih melakukan kekerasan dalam menangani massa demo, termasuk penggunaan gas air mata maupun rantis.

Posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI akan digantikan oleh Rusdi Massa Mappasessu.

Habiburokhman mendesak pemerintah mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga korban selain menindak tegas lewat proses hukum dan kedinasan.

Habiburokhman mengatakan, RUU KUHAP tak disahkan dalam masa sidang I tahun sidang 2025-2026 karena masih banyak penolakan publik.

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal.

KPK pun memberikan beragam masukan untuk penyusunan RUU KUHAP seperti definisi tertangkap tangan, penyadapan, lex specialis, hingga masalah pencegahan.

Inosentius Samsul diusulkan DPR menjadi calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK, pengganti Arief Hidayat.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.