Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Habiburokhman menilai percuma bila masyarakat sipil berbicara di luar karena hanya berbicara dengan dia sementara di Gedung DPR bisa semua partai.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kewenangan terkait penyadapan tidak akan diatur dalam revisi RUU KUHAP yang tengah dibahas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pasal yang melarang MA memberikan hukuman lebih berat dari putusan awal telah disepakati untuk dihapus.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada DPR RI.

Hasbiallah mengaku belum tahu jadwal pemanggilan pihak MK, tetapi mengeklaim DPR bisa memanggil Sekjen maupun hakim MK terkait putusan tersebut.

Habiburokhman mengeklaim pembahasan RKUHAP akan berfokus upaya restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat.

Menkum, Supratman Andi Agtas, memastikan pihaknya akan memfinalisasi DIM RUU Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Senin (23/6/2025).

Komisi III DPR RI menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Agnez Mo diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Jangan sampai proses cepat menuju pengadilan menimbulkan ketidakadilan karena tak terkontrol oleh KUHAP.

Penyidik disebut hampir pingsan karena mendapati uang hampir Rp1 triliun tergeletak di lantai di rumah Zarof Ricar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengaku prihatin dan berkomitmen akan membantu memberantas maraknya mafia tanah.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan untuk melakukan penelitian ganja dan manfaatnya terhadap kebutuhan medis sejak tahun 2020 lalu.

Masalah produk halal bukanlah hal sepele bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Sahroni optimistis Polda DIY dapat menangani kasus Mbah Tupon, warga lansia buta huruf yang kehilangan tanah 1.655 meter akibat aksi mafia tanah.

Komisi III DPR RI siap memberi dukungan dalam bentuk anggaran hingga pengawasan demi terlaksananya reformasi tersebut.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.

Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.