Indeks Komisi Iii Dpr Ri

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal.

KPK pun memberikan beragam masukan untuk penyusunan RUU KUHAP seperti definisi tertangkap tangan, penyadapan, lex specialis, hingga masalah pencegahan.

Inosentius Samsul diusulkan DPR menjadi calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK, pengganti Arief Hidayat.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.

Soedeson Tandra mendorong kejaksaan mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapapun orangnya, termasuk Silfester Matutina.

Sudding menilai tindakan Polda DIY janggal karena seharusnya yang ditangkap adalah bandar judol, bukan malah pelaku yang mengakali sistemnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengklaim RUU KUHAP tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isnur meminta agar RUU KUHAP tidak membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana umum karena ada beberapa pasal RUU KUHAP membuka ruang.

Pembatalan pengesahan RUU KUHAP bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan pemimpin partai untuk membatalkan pengesahan RUU KUHAP.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.

Habiburokhman berkelakar selama Janur Kuning Paripurna belum diketok, maka peluang pembahasan dan menampung aspirasi soal RUU KUHAP terus berjalan.

Habiburokhman menilai percuma bila masyarakat sipil berbicara di luar karena hanya berbicara dengan dia sementara di Gedung DPR bisa semua partai.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kewenangan terkait penyadapan tidak akan diatur dalam revisi RUU KUHAP yang tengah dibahas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pasal yang melarang MA memberikan hukuman lebih berat dari putusan awal telah disepakati untuk dihapus.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada DPR RI.

Hasbiallah mengaku belum tahu jadwal pemanggilan pihak MK, tetapi mengeklaim DPR bisa memanggil Sekjen maupun hakim MK terkait putusan tersebut.

Habiburokhman mengeklaim pembahasan RKUHAP akan berfokus upaya restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat.