Indeks Kasus Korupsi

KPK menyita sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan saat menggeledah perusahaan milik tersangka Bupati Langkat.

KPK menduga Tagop meminta fee 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan setiap memilih pemenang lelang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.

Kejaksaan Agung mencatat potensi kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Taspen sekitar Rp161,6 miliar.

KPK telah menyita dokumen-dokumen proyek ganti rugi lahan yang melibatkan Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.

KPK mengeksekusi Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah ke lapas Sukamiskin untuk menjalani masa hukuman 5 tahun penjara.

Kejagung menduga ada pengelolaan keuangan di PT AMU, anak perusahaan PT Askrindo, yang disalahgunakan.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Saksi berinisial IP mengalami sesak napas hingga tak sadarkan diri saat berada di ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung.

Bagaimana nasib Partai Golkar ke depan usai dua kadernya, Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin terjerat kasus korupsi?

Nama Azis Syamsuddin diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi, berikut profil dan daftar kasus yang menyeret Wakil Ketua DPR ini.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin kembali dijerat sebagai tersangka kasus korupsi. Kali ini korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Profil Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, yang terjaring OTT KPK baru menjabat tiga bulan.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diperiksa KPK bersama lima orang stafnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap penuhi panggilan KPK hari ini soal pengadaan lahan DP Rp0 di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Peneliti Pukat Zaenur Rohman mengatakan gaji anggota DPR memang besar, tapi tidak mampu mencukupi biaya politik mereka yang tinggi.

Tiga saksi dipanggil KPK pada Rabu (8/9/2021) dalam kasus korupsi yang menyeret Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Keruguan akibat korupsi bibit jagung di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara lebih dari Rp1 miliar.

Peneliti Pukat sebut makna penyintas telah diselewengkan KPK menjadi pelaku. Tidak pantas koruptor disebut penyintas.

Juliari Batubara dalam perkara ini dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

KPK tengah kembangkan penyidikan kasus gratifikasi Pemkab Lampung Utara namun belum jelaskan lebih lanjut terkait kronologi dan pihak yang terlibat.