Indeks Kasus Korupsi

Wacana Kejagung soal larangan terdakwa memakai atribut keagamaan saat persidangan menuai polemik. Apa yang melatarbelakangi ide tersebut?

Dirjen Perdagangan LN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka korupsi migor bersama tiga pihak swasta yakni dari Grup Wilmar, Musim Mas & PHG.

Bagaimana kinerja penegak hukum dalam menangani korupsi setahun ke belakang dan bagaimana tren korupsi di Indonesia?

Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti diperiksa terkait dugaan adanya interaksi dirinya dengan para pihak yang terkait dengan perkara DAK TA 2017-2018.

ICW mendorong sita jaminan kepada koruptor untuk meningkatkan pemulihan keuangan negara di kasus korupsi.

Eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen berinisial MS menjadi tersangka korupsi dana investasi di perusahaan tersebut.

Andi mangkir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kemarin (28/3/2022).

KPK telah melimpahkan berkas perkara tersangka Ahmad Zuhdi ke Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis (24/3/2022) dan tinggal menunggu waktu sidang.

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan hukuman mati bagi koruptor sudah diatur UU Tipikor.

Eks pegawai KPK menilai wajar lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu kini jeblok dalam survei. KPK saat ini tak berani menggarap oligarki.

Selain penjara, eks bos Waskita Beton wajib bayar uang pengganti Rp7,1 miliar dalam waktu sebulan.

Kejagung kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan AD.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

Denny Indrayana mengkritik pemerintah yang telah banyak mengobrol resmi bagi para koruptor.

Hasil gelar perkara Polri menunjukkan penyidik Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa.

MAKI nilai Nurhayati mestinya mendapat apresiasi karena berani mengungkap praktik rasuah di instansinya dan hukum mesti melindunginya.

LPSK mengkritik Polres Cirebon Kota yang menetapkan pelapor dugaan korupsi dana desa bernama Nurhayati sebagai tersangka.

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan hak politiknya dicabut sementara.

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.

Jampidsus menjelaskan pernyataan Jaksa Agung soal tidak memproses hukum pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta.