Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik culas oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Salah satunya, dengan membuka ruang negosiasi terkait besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
“(Pelanggaran) pajak? Ya mereka nego lah sama itu, sama wajib pajaknya. Ya, akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (21/10/2025).
Namun demikian, dengan penerapan Sistem Inti Perpajakan atau Coretax yang dilengkapi teknologi lebih canggih, Purbaya yakin kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, penerapan Coretax yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan diharapkan bisa optimal dalam mengatasi kebocoran pajak.
“Tapi, kan, nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap mungkin. Jadi, itu akan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien,” tambahnya.
Sementara itu, selain melalui Coretax, Kementerian Keuangan juga tengah berupaya menutup potensi kebocoran yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam hal ini, Kementerian Keuangan bakal memeriksa setiap pintu masuk jalur ekspor dan impor di pelabuhan maupun bandar udara.
“Tapi kalau ceteris paribus, ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di under-invoicing, segala macam, kita periksa lagi. Di pajak juga, saya harapkan yang main-main itu enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya,” tutur mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu.
Purbaya mengaku telah mengantongi nama-nama pelaku penyelundupan di wilayah kepabeanan dan cukai Indonesia.
“Yang under-invoicing, yang selama ini penyelundupan, yang banyak tekstil, baja, apa segala macam. Itu, kan, sudah ada nama-nama pemainnya, kan. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” tukas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
