Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tidak percaya dengan nilai perkiraan ekonomi bayangan atau shadow economy dan ekonomi bawah tanah alias underground economy. Sebab, pada dasarnya nilai ekonomi dari suatu kegiatan dapat dihitung, sehingga tidak bisa disebut shadow ataupun underground economy.
Sebaliknya, baik shadow maupun underground economy sejatinya tidak bisa dihitung dan dilacak.
"Shadow atau underground economy, ya. Ya namanya underground, kalau kita bisa lacak bukan underground lagi," kata dia dalam Media Gathering APBN 2026 di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Bahkan, shadow economy cenderung tidak bisa ditangkap, meskipun banyak pihak telah mencoba menghitung besaran nilainya di Indonesia.
Dengan sifat shadow economy dan underground economy yang tidak bisa dihitung, mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu menilai bahwa perhitungan nilai yang selama ini beredar keliru total.
"Kalau ditangkap ya udah, bukan shadow lagi tapi underground economy. Banyak pernyataan tentang itu, banyak hitungannya, sekian ini, sekian itu, saya nggak percaya hitungannya," lanjutnya.
Namun, terkait underground economy, meski sulit, Purbaya mengaku akan berupaya membawa aktivitas ekonomi bawah ke permukaan agar potensi ekonominya dapat tertangkap oleh pemerintah. Kendati demikian, ia menegaskan akan sangat berhati-hati dalam memunculkan potensi ekonomi yang banyak berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut.
"Saya akan hati-hati, jadi saya nggak akan asumsikan itu bisa masuk ke ekonomi kita tiba-tiba dalam waktu dekat. Terus banyaknya usaha yang pecah itu ya," ucap dia.
Ia tidak ingin salah langkah, yang justru dapat membuat sektor akar rumput di Indonesia semakin terpuruk. Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi UMKM ini, Purbaya bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menilik potensi apa yang dapat digali dari para pelaku UMKM untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara.
"Nanti coba kita lihat deh, saya sudah dengar juga katanya (nilai underground economy) yang harusnya berapa miliar? Rp5 miliar ya? Rp4,8 miliar. (Kalau salah langkah) habis itu kalau sampai pecah itu UMKM segala macam. Harusnya kita punya database untuk melacak gitu loh. Nanti coba kita lihat dengan Pajak," tukas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
