Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa Kementerian Keuangan pernah menolak usulan pengadaan motor dan komputer dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun lalu. Menurutnya, alokasi anggaran program tersebut semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan makanan.
Purbaya menyampaikan hal itu saat menanggapi kabar pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang ramai diperbincangkan.
"Enggak, enggak. Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer. Kalau enggak salah, ditolak," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa prioritas utama program MBG adalah menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Pengadaan barang pendukung, seperti motor atau komputer, menurutnya tidak boleh mengganggu alokasi utama tersebut.
"Harusnya utamanya untuk makanan," tegasnya.
Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti apakah usulan serupa kembali diajukan pada tahun ini. Dia berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap anggaran program MBG tahun berjalan.
"Yang tahun ini saya enggak tahu. Saya akan double-check lagi. Harusnya sama treatment-nya. Bukan enggak boleh. Kami enggak tahu programnya seperti apa, tapi harusnya utamanya untuk makanan," jelasnya.
Dia juga menambahkan bahwa penolakan tahun lalu juga menyasar pengadaan komputer dalam jumlah besar. Menurutnya, jika pun ada pengadaan barang penunjang, harus tetap mempertimbangkan skala kebutuhan dan tidak berlebihan.
"Tahun lalu, sempat kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi, sekarang saya belum tahu. Saya akan lihat lagi seperti apa," tuturnya.
Sementara itu, kabar yang menyebutkan pengadaan motor listrik MBG mencapai 70.000 unit telah dibantah oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.
Dadan menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. Realisasi pengadaan motor listrik hingga 2025 tercatat sebanyak 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit.
Pengadaan 21.801 unit motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 dan hingga saat ini masih dalam proses administrasi sebelum didistribusikan.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan resminya pada Selasa (7/4/2026).
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
