tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan menyelesaikan 150 titik badan perlintasan sebidang kereta api (KA) untuk membangun flyover, underpass, jembatan penyeberangan orang (JPO) termasuk perbaikan jalan lingkungan di sekitarnya. Ada 49 dari 199 titik yang sudah tertangani.
“Total perlintasan sebidang jalur kereta dengan jalan nasional yang belum tertangani sebanyak 150 titik. Apabila kita estimasikan biaya satu underpass atau flyover di jalan nasional sebesar Rp150 miliar kita perkirakan kebutuhan biayanya Rp22,50 triliun," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).
Dia mengakui ada berbagai tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang rel kereta dengan jalan melalui pembangunan flyover/underpass. Salah satunya yaitu membutuhkan biaya yang besar, termasuk pembebasan lahan.
Lebih lanjut, dia menuturkan jika dihitung biaya pembangunan infrastruktur flyover/underpass secara nasional pada perlintasan sebidang kereta yang resmi tetapi tidak dijaga sebesar Rp300 triliun. Hal ini mengacu pada data PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2022. Dari angka kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api sebesar 89% terjadi di perlintasan tidak dijaga.
Sementara berdasarkan data PT KAI pada semester 1 tahun 2022, jumlah perlintasan sebidang yang resmi tidak dijaga sebanyak 3.132 titik atau sebesar 60% dari total 5.051 berada di Jawa dan Sumatera.
“Ini memang membutuhkan biaya yang sangat besar apabila memenuhi prinsip bahwa yang paling bagus tidak sebidang sesuai dengan amanat undang-undang. Misalkan kita kalikan 3.132 titik dengan biaya rata-rata pembuatan underpass/flyover bisa membutuhkan biaya sebesar Rp300 triliun,” bebernya.
Selain biaya besar, pembangunan flyover/underpass juga membutuhkan waktu cukup lama, sehingga juga berdampak pada munculnya titik kemacetan baru pada saat pembangunan. Dia pun mengusulkan beberapa solusi dalam penanganan perlintasan sebidang kereta api.
Yaitu kebijakan dalam pembangunan jalan baru yang melewati perlintasan kereta harus tidak sebidang seperti yang sudah dilakukan Kementerian PUPR pada jalan nasional bypass atau jalan lingkar.
“Kedua kita harus mengubah jalan yang sebidang menjadi tidak sebidang, tetapi karena terdapat kendala biaya tadi bias dilakukan secara bertahap,” bebernya.
Selanjutnya bagaimana dapat memastikan lintasan – lintasan kereta api harus dijaga, termasuk dengan menerapkan teknologi early warning system (sistem peringatan dini) yang tidak membutuhkan petugas jaga. Kemudian juga pemasangan rambu-rambu pada perlintasan kereta tetapi harus diikuti dengan disiplin pengguna jalan (edukasi).
“Mungkin juga perlu dilakukan percepat penutupan perlintasan yang ilegal dengan mengacu realita budget, karena memang banyak juga angkanya sekitar 606 titik. Terakhir cepatnya land use development yang tidak diikuti dengan kondisi perlintasan, dan ini banyak terjadi terutama di jalan-jalan non-nasional maupun nasional. Jadi ada perumahan, ada kebutuhan melintasi jalan kereta api, sehingga perlu koordinasi antar sektoral,” kata Hedy.
Lebih lanjut, Hedy mengatakan pembangunan flyover/underpass akan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Terdiri dari pembangunan flyover Gelumbang di Sumatera Selatan sepanjang 700 meter, flyover Aloha di Jawa Timur sepanjang 858 meter.
Lalu Underpass Joglo di Jawa Tengah sepanjang 450 meter, dan flyover Nurtanio sepanjang 937 meter di Jawa Barat untuk mendukung Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Intan Umbari Prihatin
