Puan Pastikan DPR RI Kawal Kebijakan Anggaran Negara Pro-Rakyat

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran. Dia menegaskan, DPR akan terus mengawal kebijakan anggaran negara agar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” tegas Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Puan menjelaskan, masa persidangan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR RI pada tahun 2025.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.

Puan mengingatkan, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil sehingga tidak berhenti pada serapan dan laporan keuangan. “Tetapi benar-benar tercermin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif,” ujarnya.

Kemudian, Puan menyebut DPR memahami bahwa kondisi ekonomi global masih penuh tantangan. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas strategis terus membayangi perekonomian dunia termasuk perekonomian nasional. Oleh karena itu, kata Puan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang kuat.

“Untuk itu, APBN Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun diatas fondasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang kokoh,” ujarnya.



Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan. Politikus PDIP ini mengaku anggota dewan terjun langsung bertemu dengan rakyatnya selama masa reses.



“Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Puan.

Puan menambahkan, kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang di ruang rapat, tetapi juga lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari.

“Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat,” katanya.

“Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,” tegas Ketua DPR perempuan pertama ini.

Melalui fungsi legislasi, lanjut Puan, DPR harus memastikan undang-undang yang dihasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” paparnya.

“Kebijakan negara yang kita hasilkan bersama Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.



Melalui kebijakan tersebut, kata Puan, DPR RI mengatur kewenangan aparatur negara agar bekerja secara profesional dan berintegritas. Serta mengatur para pihak di berbagai sektor untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi.

“Juga menetapkan aturan guna menjaga ketertiban umum. Serta mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata,” ujarnya.

Puan kembali menegaskan, setiap keputusan dan regulasi yang DPR hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata.



“Akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.