Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar pengelolaan defisit dan utang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap kebijakan pembiayaan negara harus mempertimbangkan manfaat dan risikonya.
Karena itu, utang yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini tidak akan ditanggung generasi mendatang.
“Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” kata Puan dalam pandangan DPR RI terkait arah pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan hari ini yang justru meninggalkan beban tidak adil bagi generasi berikutnya.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.
DPR juga meminta pemerintah memastikan pendapatan negara dihimpun secara optimal tanpa mengorbankan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha.
Menurut Puan, pemerintah harus mampu menghimpun penerimaan negara secara adil dengan pembagian beban yang proporsional.
“Pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” kata dia.
Di sisi belanja, DPR mendorong agar anggaran negara semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan transfer ke daerah (TKD) juga harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong ekonomi lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," katanya.
Karena itu, Puan menilai keberhasilan penyusunan APBN 2027 harus diukur dari sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran yang dirancang pemerintah mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” pungkas Puan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
