Puan: Apapun Gaya Kepemimpinannya, Yang Dinilai Hasil Nyata

Bagi Puan, perbedaan gaya kepemimpinan tiap presiden itu merupakan sebuah kebutuhan yang mengikuti kebutuhan zaman.

Terbit 15 Aug 2025 17:02 WIB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/wpa.

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa setiap masa kepemimpinan presiden di Indonesia akan membawa pendekatan yang berbeda-beda. Menurutnya, masing-masing presiden akan membawa cara pikir, cara kerja, dan juga cara memimpin yang berbeda.

“Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda, dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda,” ujar Puan di hadapan tamu undangan dalam pidatonya saat pembukaan masa persidangan pertama 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Bagi Puan, perbedaan gaya kepemimpinan tiap presiden itu merupakan sebuah kebutuhan. Ia menilai, situasi dan kondisi negara terus berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Meski begitu, Puan menegaskan, ada satu hal yang tidak boleh berubah, yakni orientasi kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, agar rakyat dapat hidup lebih sejahtera dan bermartabat.

“Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” tegas Puan.

“Apa pun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat,” lanjutnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tidak boleh hanya dilakukan untuk mencapai kepentingan sesaat. Praktik semacam itu, kata Puan, justru akan membuat negara memiliki beban yang harus ditanggung di masa yang akan datang.

“Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun, tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” ucapnya.

Ia berkeyakinan bahwa pembangunan bukanlah suatu proses yang instan. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, diperlukan konsistensi dan kesinambungan.

Puan juga berpesan agar arah kebijakan tidak disusun berdasarkan kepentingan suatu golongan tertentu, melainkan berdasarkan kepentingan rakyat banyak.

“Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek,” tandasnya.