Puan Klaim DPR Beri Perhatian Serius Masalah Jadi Sorotan Rakyat

Menurut Puan, perhatian pada persoalan-persoalan viral ini merupakan bentuk pengawasan dari DPR.

Terbit 15 Aug 2025 16:40 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Adies Kadir membuka Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/YU

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengklaim pihaknya telah memberikan perhatian serius pada masalah-malasalah yang menjadi perhatian masyarakat. Beberapa masalah tersebut mulai dari pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif yang dilakukan oleh perbankan atas rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara, dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Kemudian, ada juga masalah soal evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah, rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun, serta perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.

Selanjutnya, masalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis SD dan SMP, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu.

"DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," kata Puan, dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, perhatian pada persoalan-persoalan viral ini merupakan bentuk pengawasan dari DPR, agar ke depan kualitas kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

Meski begitu, menurut Puan masih banyak persoalan rakyat yang telah disampaikan kepada masyarakat namun belum terselesaikan.

"Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR," tutur Puan.

DPR mencatat, sampai saat ini jumlah aduan masyarakat yang diterima mencapai 5.642 laporan. Jadi, kalau dibagi rata-rata per hari terdapat 15-16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya.

"Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat," jelas Puan.