Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh yang dinilai memiliki jasa penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah Zainal Abidin Syah yang dikenal sebagai Sultan Tidore ke-37 sekaligus Gubernur Irian Barat pertama.
Prosesi penganugerahan Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Negara pada Senin, 10 November 2025, dengan penyerahan secara langsung kepada para ahli waris.
Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang menjadi dasar pemberian gelar kepada para tokoh bangsa.
Zainal Abidin Syah yang berasal dari Maluku Utara menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam daftar Pahlawan Nasional 2025 ini. Gelar ini diberikan karena beliau dianggap memiliki peran besar di bidang perjuangan politik dan diplomasi.
Selain Zainal Abidin Syah, terdapat dua mantan presiden, yakni Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga diberi gelar Pahlawan Nasional. Tokoh lainnya, mulai dari kalangan pekerja, pendidik, hingga ulama, juga mendapat gelar yang sama, termasuk Marsinah.
Penganugerahan ini menjadi bentuk penghargaan sekaligus penghormatan negara terhadap kontribusi besar yang diberikan para tokoh dalam berbagai bidang, mulai dari politik, sosial dan kemanusiaan, hukum, hingga pendidikan Islam, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Profil Zainal Abidin Syah
Zainal Abidin Syah Sangaji merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya berkaitan dengan Irian Barat (Papua). Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi juga nasionalis, agamis, dan beradat.
Zainal Abidin Syah lahir pada 5 Agustus 1912. Dikutip dari jurnal Sultan Tidore: Zainal Abidin Syah (1912-1967) Sosok Pemimpin dan Pejuang Pembebasan Irian Barat karya Abdul Rahman dan Irwan Abbas, Zainal Abidin Syah adalah putra sulung dari pasangan Dano Husain Bin Pangeran Sangaji dan Dano Salma Binti Dano Yusuf.
Zainal Abidin Syah diketahui memiliki empat adik, tiga orang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Di antara saudara-saudaranya, ia dianggap sebagai anak yang paling banyak menyerap pendidikan modern, khususnya pendidikan Barat.
Hal ini membuatnya memiliki pemikiran dan wawasannya berkembang lebih luas dibandingkan saudara kandungnya. Selain itu, ia juga dekat dengan masyarakat tanpa melihat status atau latar belakang. Sifatnya inilah yang membuat Zainal Abidin Syah mudah disukai oleh orang-orang di sekitarnya.
Sebagai pewaris tahta, Zainal Abidin Syah akhirnya dilantik sebagai Sultan Tidore pada tanggal 16 Desember 1946 oleh GGNI (Governor General van Nederlands Indies) di Bali. Meskipun terikat aturan adat, ia tetap menjaga kedekatan dengan rakyat dan aktif berinteraksi tanpa memandang status sosial.
Kepemimpinannya dikenal tegas, tapi tetap mengedepankan nilai sosial yang kuat. Dalam menjalankan perannya sebagai sultan, ia berusaha mempertahankan warisan tradisi Tidore sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pembaruan dan pendidikan.
Zainal Abidin Syah tak hanya dikenal sebagai Sultan Tidore, tapi juga pahlawan yang berkontribusi menyatukan Irian Barat ke dalam NKRI lewat jalan diplomasi.
Dilansir dari laman Antaranews, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan pusat pemerintahan sementara di Soa-Sio Tidore pada 17 Agustus 1956. Sultan Zainal Abidin Syah pun ditunjuk sebagai gubernur sementara pada 23 September 1956.
Selanjutnya, berdasarkan dengan SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961, Sultan Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai gubernur tetap Irian Barat pada tanggal 4 Mei 1962.
Selama masa jabatannya, Sultan Zainal Abidin Syah juga dilibatkan dalam Operasi Mandala sebagai bagian dari gerakan TRIKORA untuk pembebasan Irian Barat.
Ia memimpin hingga tahun 1961 sebelum akhirnya menetap di Ambon hingga wafat pada 4 Juli 1967 di usia 55 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha. Namun, pada 11 Maret 1986, jenazahnya dipindahkan ke Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.
Jasa Zainal Abidin Syah bagi Indonesia
Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Zainal Abidin Syah tentu didasarkan pada kontribusinya yang begitu besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di masa lalu, khususnya perebutan Irian Barat dari Belanda.
Sejarah hubungan Kesultanan Tidore dengan Papua telah terjalin jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sultan-sultan sebelum Zainal Abidin Syah telah melakukan ekspedisi dan perluasan wilayah ke beberapa daerah, termasuk salah satunya Tanah Merah (Irian Barat/Papua).
Dikenal juga sebagai Sultan Papua III, Zainal Abidin Syah memiliki tekad kuat untuk memasukkan wilayah-wilayah Kesultanan Tidore, termasuk Irian Barat saat itu, ke dalam RIS (Republik Indonesia Serikat) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.
Saat terjadi pergolakan politik di Irian Barat, Belanda melakukan berbagai upaya untuk memecah belah dan memisahkan wilayah ini dari Indonesia. Di Konferensi Malino (16-24 Juli 1946) misalnya, Belanda berusaha membentuk negara federal yang memungkinkan Irian Barat berdiri terpisah dari Indonesia.
Dikutip dari jurnal Irian Barat di Mata Sultan Zainal Abidin Syah: Dari Konferensi Malino hingga Operasi Trikora karya Febi Anggono Suryo, Sang Sultan telah menunjukkan loyalitasnya kepada Tanah Air.
Pada Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946), Sultan Zainal Abidin hadir sebagai salah satu delegasi dari Indonesia Timur. Masalah Irian Barat pun menjadi topik perdebatan karena saat itu.
Pasalnya, wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) yang dibentuk belum mencakup Irian Barat. Sultan Zainal Abidin langsung menunjukkan sikap keberatan yang tegas terhadap pemisahan ini.
Beliau menegaskan bahwa Irian Barat sudah sejak dahulu masuk ke dalam Kesultanan Tidore sehingga Tidore memiliki hak penuh atas wilayah tersebut. Sikapnya ini juga didukung oleh delegasi lain seperti I Goesti Oka, E. Katoppo, Nadjamoedin Daeng, dan Tadjoeddin Noer.
Belanda terus melanjutkan trik liciknya, termasuk dengan mengundang Sultan Zainal Abidin ke Hollandia (Jayapura) pada Maret 1949 menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB), dengan harapan agar Sultan mengubah keputusannya mengenai Irian Barat.
Namun, Sultan menyadari upaya jebakan Belanda tersebut. Bahkan, seorang penasihat Belanda bernama De Waal menyarankan pemisahan Irian Barat dari Kesultanan Tidore melalui tekanan kepada kepala-kepala adat setempat.
De Waal juga menyarankan agar Sultan Tidore diberi peran dalam kabinet NIT dengan tugas khusus untuk memisahkan Irian Barat. Walau dihasut dan diiming-imingi jabatan, Sultan tetap menolak upaya pemisahan Irian Barat tersebut.
Belanda tidak menyerah dan terus merongrong Sultan Zainal Abidin Syah dan memaksanya untuk memisahkan Irian Barat dari Tidore.
Namun, Sultan menolak segala bentuk manipulasi yang melemahkan kedaulatan Indonesia. Ia pun tetap pada pendiriannya bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari Kesultanan Tidore dan—secara otomatis— nantinya akan menjadi bagian Indonesia.
Pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950, Sultan Zainal Abidin kembali menunjukkan ketegasan sikapnya dalam rapat yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat itu PBB menawarkan tiga opsi mengenai masa depan Irian Barat. Opsi pertama adalah Tidore dan Irian Barat menjadi negara merdeka. Kedua, Tidore dan Irian Barat berdaulat di bawah Belanda. Ketiga, Tidore dan Irian Barat bergabung dengan Indonesia.
Tanpa ragu, Sultan memilih opsi ketiga untuk bergabung dengan NKRI. Sikap tegas dan pilihannya inilah yang akhirnya membuat Sultan Zainal Abidin Syah dianggap berjasa besar terhadap penyatuan Irian Barat ke Indonesia.
Demikian profil Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore sekaligus Gubernur Irian Barat (Papua) pertama yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 10 November 2025. Pengabdiannya yang panjang, dedikasinya terhadap persatuan bangsa, serta keberaniannya menjaga kedaulatan wilayah menjadi warisan berharga bagi Indonesia.
Update terus kabar seputar pahlawan nasional, termasuk profil atau biografi sang tokoh bangsa di tautan berikut ini:
Penulis: Erika Erilia
Editor: Erika Erilia & Yulaika Ramadhani
