Profil Sarwo Edhie Wibowo yang Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional

tirto.id - Sarwo Edhie Wibowo ditetapkan sebagai pahlawan nasional 2025. Simak profil lengkap Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edhie Wibowo beserta sepak terjangnya.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan 10 nama pahlawan baru, termasuk Sarwo Edhie Wibowo, pada peringatan Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11).

Sarwo Edhie Wibowo merupakan ayah kandung Kristiani Herrawati Yudhoyono atau ayah mertua Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain Sarwo Edhie Wibowo, sembilan nama lain yang menerima gelar pahlawan nasional ialah Abdurahman Wahid, Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusuma Atmaja, dan Rahma El Yunusiah.

Kemudian Sultan Muhammad Salahudin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih Garingging, dan Zainal Abinin Syah.

Profil Sarwo Edhie Wibowo

Sarwo Edhie Wibowo lahir tanggal 25 Juli 1925 di Desa Pangenjuru, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di usia muda, Sarwo Edhie mendaftar sebagai prajurit Pembela Tanah Air (PETA) tahun 1942. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, Sarwo Edhie kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Selanjutnya, Sarwo Edhie diangkat menjadi Komandan Batalion di Divisi Diponegoro (1945—1951). Sarwo Edhie kemudian ditunjuk sebagai Komandan Resimen Divisi Diponegoro (1951—1953).

Sarwo Edhie Wibowo memiliki peran besar dalam menumpas pemberontakan G30S PKI. Ia tampil sebagai pimpinan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Keterlibatan Sarwo dalam penumpasan PKI dimulai ketika Soeharto mengirimkan Kolonel Herman Sarens Sudiro. Herman Sarens memberitahu mengenai situasi Jakarta dan posisi Mayor Jenderal Soeharto yang menjadi pimpinan Angkatan Darat sementara.

Mendengar kabar itu, Sarwo menyatakan bahwa dirinya berpihak kepada Soeharto. Kabar ini diteruskan Herman kepada Soeharto. Tak lama setelah itu, siang hari, 1 Oktober 1965, Sarwo tiba di Kostrad guna menemui Soeharto.

Tugas pertama dari Soeharto untuk Sarwo Edhi adalah menguasai kembali Radio Republik Indonesia (RRI) dan gedung telekomunikasi. Melansir laman resmi Stop Impunity, Soeharto juga memerintahkan Sarwo Edhie agar merebut kembali Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Saat itu, Bandara Halim menjadi basis kekuatan kelompok Untung.

Memulai serangan mereka pada pukul 02.00 tanggal 2 Oktober, Sarwo Edhie dan RPKAD berhasil merebut Pangkalan Udara tersebut pada pukul 06.00. Setelah merebut Pangkalan Udara Halim, Sarwo Edhie bergabung dengan Soeharto karena keduanya dipanggil ke Bogor oleh Presiden Soekarno.

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat oleh Soekarno. Saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dituduh sebagai dalang G30S dan sentimen anti-Komunis telah cukup menguat dan mendapatkan momentum. Sarwo Edhie diberi tugas untuk menangani anggota PKI di sarang-sarang komunis di wilayah Jawa Tengah.

Selama bulan-bulan pertama tahun 1966, Sarwo Edhie bersama Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris, secara aktif mengorganisir dan mendukung protes-protes tersebut, sekaligus mengukuhkan nama mereka di antara para pengunjuk rasa KAMI.

KAMI menuntut tiga hal kepada Soekarno, yakni PKI dilarang, simpatisan PKI di Kabinet ditangkap, dan harga-harga diturunkan.

Seiring gejolak politik yang semakin tinggi, pada pagi hari tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto melalui surat yang disebut Supersemar.

Kemudian, pada tahun 1967, Sarwo Edhie dipindahkan ke Sumatera dan diangkat menjadi Panglima KODAM II/Bukit Barisan. Sarwo Edhie kemudian dipindahkan lagi ke Irian Barat untuk menjadi Panglima KODAM XVII/Cendrawasih.

Seiring waktu, Sarwo Edhie semakin tidak puas dengan kinerja presiden yang baru, Soeharto. Soeharto mulai mengecualikan pendukung seperti Sarwo Edhie.

Saat Soeharto bergerak menduduki kursi kepresidenan, Sarwo Edhie tetap teguh mendukung Soeharto. Namun, secara faksional, Sarwo Edhie termasuk dalam sebuah faksi yang dijuluki oleh para cendekiawan sebagai "Radikal Orde Baru".

Bersama Kemal Idris dan Panglima Kodam VI/Siliwangi Hartono Rekso Dharsono, Sarwo Edhie menginginkan partai-partai politik dibubarkan dan digantikan dengan kelompok-kelompok non-ideologis yang menekankan pembangunan dan modernisasi.

Pada tahun 1970, Sarwo Edhie mengangkat isu korupsi di pemerintahan. Sejak saat itu, Sarwo Edhie diberi jabatan-jabatan yang masih bergengsi, tetapi menjauhkan dirinya dari politik pemerintah pusat di Jakarta.

Sarwo Edhie kemudian menjabat sebagai Gubernur Akademi ABRI (AKABRI) (1970–1973), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan (1973–1978), dan Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri (1978–1983).

Ketika Soeharto menetapkan Pancasila sebagai Ideologi Nasional pada tahun 1984, Sarwo Edhie mendapat tugas memimpin proses indoktrinasi dan diangkat menjadi Ketua Badan Pengawas Pelaksanaan Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1987 dan mengundurkan diri pada tahun 1988 sebagai protes atas pencalonan Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Sarwo Edhie meninggal pada 11 September 1989.

Berikut jejak karir Sarwo Edhie Wibowo:

• 1942 – 1945: PETA
• 1945 – 1951: Komandan Batalyon Divisi Diponegoro (Jawa Tengah)
• 1951 – 1953: Komandan Resimen Divisi Diponegoro (Jawa Tengah)
• 1959 – 1961: Wakil Komandan Resimen Akademi Militer Nasional
• 1962 – 1964: Kepala Staf Resimen Parakomando Angkatan Darat (RPKAD).
• 1964 – 1967: Komandan Umum RPKAD (sekarang Kopassus)
• 1967 – 1968: Pangdam Divisi II Bukit Barisan
• 1968 – 1970: Pangdam Divisi XVII Cenderawasih
• 1970 – 1973: Gubernur Akademi Militer AKABRI
• 1973 – 1978: Duta Besar RI di Korea Selatan
• 1978 – 1983: Pejabat Tinggi di Kementerian Luar Negeri