Pro-Kontra Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Keputusan ini sontak menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat, memunculkan perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak langkah tersebut.

Lembaga survei KedaiKOPI mencatat bahwa sebanyak 80,7 persen responden mendukung penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, menjelaskan bahwa dukungan tersebut terutama didasari oleh keberhasilan Soeharto dalam program swasembada pangan (78 persen) dan pembangunan nasional (77,9 persen).

Selain itu, kenangan masyarakat terhadap kebijakan sekolah dan sembako murah (63,2 persen), serta stabilitas politik pada masa pemerintahannya (59,1 persen), juga menjadi alasan kuat di balik dukungan publik.

“Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer,” ujar Hendri dalam keterangan resmi yang Tirto terima, Senin (11/11/2025).

Meski begitu, hasil survei juga menunjukkan 15,7 persen responden menolak penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Hendri mengungkapkan, mayoritas penolak mengaitkan keberatan mereka dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto (88 persen), pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers (82,7 persen), serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (79,6 persen).

“Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar,” jelas Hendri.

“Jadi kita tidak bisa menyampingkan faktor kenapa ada masyarakat yang tidak mendukung Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional. Dan memang dari alasan-alasan mereka, ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial dan penting bagi sejarah Indonesia, dan ini harusnya juga bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam kemudian memutuskan nantinya,” tambahnya.

Survei KedaiKOPI juga mencatat bahwa mayoritas publik memperoleh informasi tentang Soeharto dari buku sejarah atau sumber akademik (24,7 persen). Selain itu, informasi mengenai Soeharto juga banyak diperoleh melalui kurikulum pendidikan formal (21,7 persen), kesaksian langsung dari korban atau keluarga korban (19,6 persen), diskusi di media sosial dan internet (17,2 persen), serta pemberitaan di media massa (16,8 persen).

Analisis Positif Dipengaruhi Narasi Pembangunan dan Tokoh Agama

Platform analisis media sosial Drone Emprit melakukan pemantauan terhadap dinamika percakapan publik mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, selama periode 20 Oktober hingga 7 November 2025. Pemantauan dilakukan melalui berbagai platform media sosial dan portal berita daring untuk mengukur persepsi serta sentimen masyarakat terhadap keputusan tersebut.

Dalam laporannya, Drone Emprit mencatat bahwa isu ini muncul dalam 2.333 artikel berita dan 7.230 mentions di media daring, serta 19.092 percakapan di media sosial. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara sentimen di media online dan media sosial.

Di media online, 64 persen sentimen publik bersifat positif, 29 persen negatif, dan 6 persen netral. Sementara itu, di media sosial, proporsinya berbalik: 63 persen percakapan bernada negatif, hanya 27 persen positif, dan 11 persen netral.

Drone Emprit menjelaskan bahwa sentimen positif terhadap Soeharto banyak muncul karena publik menilai ia berjasa besar dalam pembangunan ekonomi, program swasembada pangan, stabilisasi nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Temuan yang sama menyebut, banyak pihak juga menilai Soeharto telah memenuhi syarat untuk menerima gelar tersebut, apalagi dukungan terbuka datang dari sejumlah tokoh dan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Ummat Islam (PUI).

Salah satu bentuk dukungan datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menyatakan bahwa Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan nasional.

Menurut Dadang, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya, Kamis (6/11/2025) dikutip dari Antara.

Dukungan serupa datang dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata dia Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, tak semua unsur NU mendukung penetapan Soeharto sebagai pahlawan. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri menolak hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Mus itu mengatakan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa. Ada ulama yang dimasukkan ke dalam sumur, papan nama NU yang tak boleh dipasang, hingga pemuka agama dipaksa masuk partai Soeharto, Partai Golkar.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus melalui rilis resmi dari situs NU.

Senada dengan temuan Drone Emprit, hasil analisis sentimen publik yang dilakukan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) juga menunjukkan pola serupa.

Lembaga tersebut mencatat bahwa dukungan publik terhadap Soeharto banyak dipengaruhi oleh pengakuan dan pernyataan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menyoroti kontribusi Soeharto terhadap pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.

Dianggap Simbol KKN Hingga Pelanggar HAM

Temuan Drone Emprit juga menunjukkan adanya sentimen negatif yang tak kalah kuat, terutama di media sosial. Penolakan terhadap Soeharto sebagai pahlawan muncul karena ia dianggap sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelanggar HAM, dalang genosida 1965–1966, serta pelaku kebijakan represif yang menindas umat Islam.

Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, fenomena ini dinilai menciptakan ironi: Soeharto disebut pahlawan, sementara aktivis reformasi 1998 seolah dianggap penjahat. Banyak pihak menilai usulan gelar ini sebagai upaya pemutihan sejarah Orde Baru.

Sejumlah kelompok sipil memang bersuara keras terhadap penetapan gelar Soeharto sebagai pahlawan. Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyebut keputusan pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto adalah pemutarbalikan sejarah, pengkhianatan cita-cita reformasi 1998 serta penghinaan jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Amnesty dan AKSI mencatat selama tiga dekade lebih, rezim Soeharto bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, termasuk Pembantaian massal 1965–1966; Penembakan misterius (Petrus) 1982–1985; Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989; Kekerasan sistematis di Aceh, Timor Timur, dan Papua; Penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997–1998 dan lain-lain.

“Pemberian gelar pahlawan ini tidak dapat dipisahkan dari upaya sistematis untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan menghapus jejak kekerasan negara,” tulis Amnesty dan AKSI dalam keterangan resmi yang Tirto terima, Senin (10/11/2025).

Lembaga kajian dan aktivisme demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai pemberian status pahlawan nasional untuk Soeharto merupakan skandal politik terbesar era Reformasi.

“Bagaimana bisa orang yang paling bertanggung jawab atas salah satu genosida terbesar selama sejarah ketika merebut kekuasaan justru dijadikan pahlawan nasional. Benar-benar absurd,” kata Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid, melalui keterangan resminya, Senin (10/11/2025).

Polarisasi Tajam Antara Elite dan Akar Rumput

Dari sisi platform, analisis Drone Emprit mencatat terjadinya polarisasi tajam dalam percakapan publik mengenai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Media daring cenderung menampilkan pemberitaan yang prosedural dan mendukung keputusan pemerintah, dengan fokus pada aspek formal penetapan dan pernyataan resmi dari tokoh-tokoh politik maupun lembaga keagamaan.

Sebaliknya, media sosial menjadi arena utama perlawanan dan ekspresi kritik, terutama dari kalangan aktivis, korban pelanggaran HAM, dan kelompok sipil pro-demokrasi.

“Pertarungan memori antara jasa pembangunan melawan rekam jejak kelam Orde Baru sangat kentara,” ujar Drone Emprit dalam laporan tersebut.

Sejumlah elite politik memang terang-terangan menyatakan dukungan. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI itu sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Menurut Bahlil, pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, swasembada energi, menurunkan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menekankan bahwa penolakan terhadap pemberian gelar Soeharto tidak menghapus sisi objektif terkait kontribusinya selama 32 tahun memimpin.

"Bahwasannya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini," ujarnya.

Kembali ke temuan Drone Emprit, di media sosial Twitter (X), sentimen negatif mendominasi. Sekitar 63 persen percakapan bernada negatif, yang terorganisir melalui tagar #SoehartoBukanPahlawan dan digerakkan oleh aktivis, korban pelanggaran HAM, serta kelompok sipil kritis.

Meski demikian, sentimen di media sosial tidak seragam. Di Facebook, misalnya, 80 persen pengguna menunjukkan sentimen positif, menyoroti Soeharto sebagai tokoh sentral sejarah modern Indonesia, pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Hanya sekitar 9 persen pengguna yang menyampaikan penolakan, terutama terkait pelanggaran HAM.

Drone Emprit menafsirkan Facebook sebagai wadah nostalgia dan romantisme masa lalu, di mana banyak pengguna melihat Soeharto sebagai simbol keteraturan di tengah ketidakpastian masa kini.

Di Instagram, narasi lebih berimbang, meski masih lebih banyak bernada positif (56 persen). Konten populer menyoroti kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sementara sekitar 29 persen percakapan tetap kritis, mempertanyakan rekam jejak HAM dan kepemimpinan.

Interpretasi Drone Emprit menyebut bahwa generasi muda di Instagram menilai Soeharto dengan cara berbeda: mereka mengakui kontribusinya, tetapi tetap menuntut pertimbangan nilai moral dan aspek sejarah.

Dengan 108 juta pengguna di Indonesia, menjadi ruang dengan 77 persen sentimen positif terhadap usulan gelar pahlawan Soeharto atau tertinggi dari semua platform media sosial lain. Temuan Drone Emprit mengungkap banyak video bernuansa nostalgia yang mengaitkan masa Soeharto dengan stabilitas harga pokok dan ketenangan hidup rakyat kecil.

“Interpretasi: gaya komunikasi emosional dan visual di TikTok menjadikan sejarah tampil sebagai ‘cerita yang menyentuh’ bukan perdebatan ideologis,” tulis Drone Emprit dalam laporan.

Analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid, Perbedaan sentimen ini sangat dipengaruhi oleh aktor (tipe akun) yang mendominasi di setiap platform. Di X, diskursus cenderung dikendalikan oleh aktivis dan publik kritis yang vokal menolak penganugerahan gelar Soeharto.

Sementara di Facebook, ekosistemnya lebih beragam dengan melibatkan media, akun pro-Soeharto yang fokus membahas sejarah, dan aktivis. Namun, respons publik terhadap berbagai konten tersebut secara mayoritas tetap mendukung gelar Soeharto.

“Di TikTok, konten dengan interaksi tertinggi didominasi oleh akun pendukung Soeharto (beberapa di antaranya adalah pendukung garis keras) serta media mainstream yang mengabarkan pemberian gelar tersebut,” ujar Rizal saat dihubungi Tirto, Selasa (11/11/2025).

Dia menambahkan, terdapat indikasi kuat bahwa sentimen positif di Tiktok dan FB ini didominasi oleh nostalgia generasi tertentu, terutama mereka yang pernah hidup di era Soeharto. “Nostalgia ini diperkuat ketika publik dari generasi yang sama turut membagikan pengalaman-pengalaman positif mereka terkait era tersebut,” katanya.

Pertimbangan dari Sudut Pandang Sejarah

Sejarawan Andi Achdian menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menandai sikap politik pemerintah untuk menutup buku atas tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya, keputusan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah mengakhiri perdebatan seputar kejahatan kemanusiaan yang terjadi di bawah rezim Orde Baru.

“Iya, yang paling jelas, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional membuktikan sikap pemerintah sekarang untuk tutup buku dengan segala tanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Artinya, apa yang menjadi problem yang diajukan Komnas HAM dan berbagai lembaga hak asasi manusia terkait pelanggaran HAM masa lalu, kini sudah digugurkan,” ujar Andi.

Andi menilai bahwa hasil survei opini publik yang menunjukkan dukungan tinggi terhadap penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dibaca secara lebih kritis. Menurutnya, alasan-alasan seperti keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang masih melekat di benak publik tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat memahami sejarah dan struktur sosial yang melingkupinya.

Ia menyoroti bahwa faktor pertanyaan survei, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi hasil survei tersebut. Berdasarkan data, sekitar 50 persen penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan tertinggi setingkat SMP, dan 30 persen dari kelompok itu bahkan hanya lulusan SD. Hal ini tentu akan memengaruhi persepsi publik terhadap sosok.

Ia menambahkan bahwa wacana tentang pembangunan yang sering dilekatkan pada Soeharto juga kerap menutup mata terhadap ketimpangan dan biaya kemanusiaan yang ditimbulkannya.

“Wacana tentang pembangunan itu adalah sebuah wacana yang juga saya kira otoritarian. Jadi simplifikasi sebenarnya pandangan bahwa Soeharto berhasil dalam pembangunan, karena menegasikan aspek-aspek lain ya. Belum juga kalau diambil dengan biaya manusianya, karena kosnya sangat besar,” ujarnya.

Dosen Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM), Wildan Sena Utama, memberikan analisis mengenai alasan mengapa sentimen positif terhadap Soeharto kerap dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Wildan, persepsi tersebut berakar pada kenyataan bahwa selama masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sempat menunjukkan angka yang tinggi, rata-rata di atas 7 persen per tahun. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks global dan politik pada masa itu.

“Tapi pembangunan ekonomi ini ditopang juga oleh investasi internasional dari Barat, karena Soeharto dianggap sejalan dengan politik Perang Dingin Barat tidak seperti Soekarno yang antipati terhadap neo-kolonialisme Barat,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (11/11/2025).

Di sisi lain, Wildan menegaskan bahwa stabilitas yang menopang pembangunan ekonomi Orde Baru justru dibangun di atas fondasi yang bermasalah, karena mengabaikan prinsip kemanusiaan dan demokrasi.

“Pembangunan ekonomi bisa berjalan baik karena ditopang stabilitas yang bermasalah karena mengabaikan kemanusiaan demi kelancaran pembangunan. Dalam gambaran yang lebih besar, ada hal-hal yang problematik juga dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru,” terangnya lagi.