Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah. Penunjukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah.
"Dalam Perpres itu saya ditunjuk sebagai Ketua Komite dan ada dua wakil, ada Ibu Menteri PANRB, Ibu Menteri Komdigi Meutia Hafid, ada dua srikandi-sirkandi ngawas, pengawal mungkin maksudnya, juga supaya betul-betul program ini jalan. Karena ini game changer buat Republik Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Luhut menyebut pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden yang disampaikan sejak tujuh bulan lalu. Presiden, jelas Luhut, memintanya untuk menyiapkan konsep government technology atau govtech berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurut Luhut, reformasi digital ini berpotensi menekan defisit anggaran negara. Dari perhitungan awal tim, digitalisasi dan efisiensi program pemerintah, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos), bisa menghasilkan penghematan Rp350 triliun hingga Rp400 triliun per tahun.
“Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya enam ratusan triliun. Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menekan angka kemiskinan. Berdasarkan kajian DEN, langkah ini berpotensi mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 34 juta orang.
Sebagai tahap awal, uji coba (pilot project) reformasi digital akan dilaksanakan di Banyuwangi pada minggu ketiga September 2025. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung dalam peluncuran tersebut.
Selain reformasi bansos, pemerintah juga menyiapkan penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis AI untuk mempercepat proses perizinan investasi. “Dengan OSS berbasis AI, semua proses perizinan bisa dilakukan lebih cepat. Ini sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Investasi,” kata Luhut.
Ia menegaskan keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi yang erat lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, hingga saat ini seluruh pihak sudah menyatakan dukungan terhadap langkah reformasi digital tersebut.
“Jadi saya kira semua akan kita digitalkan dan kalau kita belajar dari negara-negara lain yang sudah melangsungkan ini baik India, Cina, dan juga negara Estonia, Turki, banyak sekali negara yang sudah kita lihat modelnya dan kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gercarnya digitalisasi mereka berbasis AI, dan kita yang saya bahagia betul karena ini dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ucapnya.
Editor: Hendra Friana
