Menuju konten utama

Prabowo Janji Carikan Solusi Masalah Tapera yang Ditolak Publik

Prabowo akan mencarikan solusi terkait kebijakan Tapera yang saat ini mendapat penolakan masyarakat.

Prabowo Janji Carikan Solusi Masalah Tapera yang Ditolak Publik
Menteri Pertahan sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan keterangan pers tentang solusi masalah Tapera di Istana Kepresidenan, Kamis (6/6/2024). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjanjikan akan mempelajari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

“Kami akan pelajari,” kata Prabowo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Prabowo juga akan mencarikan solusi terkait kebijakan yang saat ini mendapat pertentangan dari masyarakat. Tidak hanya dari kelas pekerja yang dipotong upahnya untuk membayar Tapera, namun juga para pengusaha yang dipaksa ikut mensubsidi pembayaran Tapera milik pekerja mereka.

“Kami cari solusi yang terbaik,” kata Prabowo.

Saat ini, program Tapera tengah mendapat gelombang protes yang besar dari kalangan buruh dan perusahaan. Meski demikian, pemerintah bergeming dan tetap melanjutkan program tersebut.

Di hari yang sama, Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara meminta pemerintah mencabut aturan Tapera. Mereka menilai Tapera tak memberikan kepastian kepada pekerja untuk memiliki rumah di depan Istana Negara.

“Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP No. 2124 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Presiden Partai Buruh cum Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Mengenai penolakan dari kalangan buruh dan pengusaha telah dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada pekan lalu. Program ini akan mulai berjalan setelah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan terbit.

“Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda. Wong memang belum dijalankan. Sejak ada perubahan Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan dari 2020 ke 2024. Tidak ada sama sekali iuran karena memang Tapera belum berjalan,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Baca juga artikel terkait TAPERA atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz