Indeks Tapera

Charles mengatakan frasa "wajib iuran Tapera" bertentangan dengan konsep tabungan yang ranahnya adalah hak warga negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, total dana APBN untuk sektor perumahan lebih besar dibandingkan dengan akumulasi iuran Tapera selama 10 tahun.

Ombudsman menyatakan skema iuran Tapera bakal dikaji kembali dengan kemungkinan sepenuhnya ditanggung pekerja.

Heru menyebut kesiapan BP Tapera dari segi sistem IT, sumber daya manusia dan pendukungnya masih belum memadai.

Yeka Hendra Fatika menyebut iuran Tapera bakal dikaji untuk sepenuhnya ditanggung pekerja sebesar 3 persen.

Ombudsman menilai pengelolaan dana kepesertaan program Tapera dalam kategori aman. Maka itu, mereka meminta masyarakat tidak usah khawatir. 

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Berikut ini sanksi untuk pemberi kerja dan karyawan yang menolak atau tidak mau membayar iuran Tapera.

Penundaan iuran Tapera dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dan gelombang protes masyarakat.

Tapera dinilai akan menjadi beban tambahan bagi guru dengan gaji yang sangat kecil dan kurang.

Moeldoko menjamin selama masa tunggu hingga 2027 mendatang tidak ada pungutan yang ditarik dari masyarakat untuk perumahan.

Ribuan Buruh melakukan aksi demo tolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menteri PUPR juga menyebut telah membicarakannya dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Aksi buruh di Jateng meminta program pemerintah Jokowi terkait pemotongan gaji untuk Tapera dibatalkan.

Pertemuan ini nantinya akan mengundang perwakilan buruh, dunia usaha, Kementerian PUPR dan Badan Pengelolaan (BP) Tapera.

Masyarakat sipil terutama buruh tidak akan menerima jika uang Tapera yang berasal dari rakyat dikorupsi.

Aksi massa menolak PP Tapera, Uang Kuliah Tunggal mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Buruh mengancam mengadakan aksi unjuk rasa yang lebih besar di seluruh Indonesia bila pemerintah tak mencabut PP Tapera dalam waktu 7 hari.

Prabowo akan mencarikan solusi terkait kebijakan Tapera yang saat ini mendapat penolakan masyarakat.