Indeks Tapera

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah.

Berikut informasi lengkap tentang dialog “Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” yang digelar pada Senin, 16 Desember 2024 di Jakarta.

Pengembangan API Bank Penyalur versi 2 ini untuk mendukung peran BP Tapera sebagai fasilitator ketersediaan pembiayaan perumahan.

BP Tapera berkomitmen mendukung program 3 juta rumah saat mendampingi Wamen PKP Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja di NTB.

Memiliki rumah adalah sebuah perjuangan tersendiri, Dan mereka yang bersungguh-sungguh mengupayakan rumah tak ubahnya seorang pahlawan.

BP Tapera hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia agar bisa memiliki rumah layak dengan harga yang terjangkau.

Target program FLPP naik dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah pada 2024. Berikut informasi selengkapnya.

Untuk menghimpun dan mengelola, serta menyalurkan pembiayaan Tapera tidak dapat dilakukan sendiri, perlu ada kolaborasi.

Per 24 September 2024, BP Tapera & Bank Himbara telah menyalurkan pembiayaan 142.178 unit perumahan untuk masyarakat dan 4.036 unit bagi peserta Tapera. 

Charles mengatakan frasa "wajib iuran Tapera" bertentangan dengan konsep tabungan yang ranahnya adalah hak warga negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, total dana APBN untuk sektor perumahan lebih besar dibandingkan dengan akumulasi iuran Tapera selama 10 tahun.

Ombudsman menyatakan skema iuran Tapera bakal dikaji kembali dengan kemungkinan sepenuhnya ditanggung pekerja.

Heru menyebut kesiapan BP Tapera dari segi sistem IT, sumber daya manusia dan pendukungnya masih belum memadai.

Yeka Hendra Fatika menyebut iuran Tapera bakal dikaji untuk sepenuhnya ditanggung pekerja sebesar 3 persen.

Ombudsman menilai pengelolaan dana kepesertaan program Tapera dalam kategori aman. Maka itu, mereka meminta masyarakat tidak usah khawatir. 

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Berikut ini sanksi untuk pemberi kerja dan karyawan yang menolak atau tidak mau membayar iuran Tapera.

Penundaan iuran Tapera dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dan gelombang protes masyarakat.

Tapera dinilai akan menjadi beban tambahan bagi guru dengan gaji yang sangat kecil dan kurang.