Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia

Oleh: Irfan Teguh - 3 April 2019
Dibaca Normal 4 menit
Gerakan Islam radikal di Indonesia yang menghendaki khilafah dan penegakan syariat dipelopori kelompok DI/TII pimpinan Kartosoewirjo pada akhir 1940-an.
tirto.id - Pada debat Pilpres 2019 putaran keempat (Minggu, 30/3/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengeluh soal serangan para pendukung Jokowi yang menuding dirinya mendukung khilafah.

“Kubu bapak [Jokowi] yang melontarkan seolah-olah saya mendukung khilafah dan melarang tahlilan. Kenapa saya dituduh ingin mengubah Pancasila? Sungguh kejam itu,” ucapnya.

Khilafah adalah sistem kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam, dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

“Dalam sistem khilafah, umat Islam di penjuru dunia terikat dalam satu kesatuan kekhilafahan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Dalam kekhilafahan ini seorang khalifah adalah seorang imam bagi seluruh kaum muslim di dunia,” tulis M. Cholil Nafis dalam Masalah Garis Perbatasan Nahdlatul Ulama: Hujjah Aqidah dan Amaliyah Kaum Nahdliyin (2018).

Berkembangnya isu kedekatan Prabowo dengan gerakan Islam radikal yang hendak menegakkan khilafah di Indonesia tak lepas dari sejumlah insiden yang menyertainya selama kampanye.

Pertengahan Maret 2019, saat melakukan safari politik di Cianjur, Jawa Barat, Prabowo terlihat menggunakan mobil dengan nomor polisi B 264 RIS. Mobil tersebut milik Chep Hermawan, Ketua Umum Gerakan Reformasi Islam (Garis), yang diduga pernah memberangkatkan 156 warga Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Selain itu, saat berkampanye di Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu (24/3/2019), bendera bertuliskan kalimat tauhid yang disebut al-Liwa, berkibar di tengah kerumunan massa. Di Indonesia, bendera ini identik dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang konsisten menyuarakan konsep khilafah.


Darul Islam sebagai Pemula Penjaja Syariat Islam

Kelompok yang mula-mula berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara memerangi orang-orang yang menolaknya adalah Darul Islam (DI) pimpinan Kartosoewirjo.

Gerakan ini lahir di pengujung masa Revolusi, sekitar peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Kartosoewirjo bersama pasukannya bergerilya selama belasan tahun di hutan-hutan di Jawa Barat.

Menurut Solahudin dalam NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia (2011), semangat ini sebenarnya telah menyala dalam diri Kartosoewirjo pada 1920-an saat ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI). Awalnya, Kartosoewirjo ikut berjuang bersama segenap rakyat Indonesia mengusir Belanda dari tanah air.

Saat kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan telah diraih, ia dan para pengikutnya berbalik memerangi pemerintah Indonesia yang dianggap kafir karena menolak menerapkan syariat Islam.

“Di zaman perang melawan pemerintah RI, paham jihad DI/TII menjadi semakin ekstrem. Mereka tak hanya memerangi tentara Indonesia, tapi juga warga sipil,” tulisnya.

Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini kemudian berkembang saat di beberada daerah lain di Indonesia, muncul gerakan serupa yang menyatakan menggabungkan diri dengan NII, yakni Amir Fatah di Jawa Tengah, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, dan Daud Beureueh di Aceh.

Juni 1962, setelah belasan tahun bergerilya, Kartosoewirjo akhirnya ditangkap tentara RI di pergunungan di Kabupaten Bandung, dan gerakan DI/TII pun surut. Pada 1970-an gerakan ini kembali dihidupkan para tokoh DI yang tersisa yang terinspirasi pesan terakhir Kartosoewirjo yang menyebut perjuangan DI memasuki fase Hudaibiyah.

Hudaibiyah adalah nama perjanjian gencatan senjata antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy, dan menjadi periode penting sebelum pasukan Islam berhasil menaklukkan Makkah.

“Apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad [dipercaya] akan terulang kepada DI. Maka tak heran pesan terakhir Kartosoewirjo melahirkan optimisme bahwa kemenangan DI sudah dekat,” tulis Solahudin.

Namun sebelum gerakan ini kembali kuat, pemerintah RI keburu mengendusnya dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang DI pada awal 1977.

Meski demikian, sebagian petinggi DI lolos dari penangkapan. Menurut Solahudin, mereka kemudian menjadi DI sebagai tandzim siri atau organisasi rahasia yang menerapkan sistem sel, yang kaitan antarselnya dibiarkan saling terputus.

Sampai 1981, sel-sel DI melakukan sejumlah aksi fa’i atau perampokan yang kemudian berhasil dibongkar aparat keamanan. Dan lagi-lagi hampir seluruh petinggi DI ditangkap.

“Periode awal 1970 hingga awal 1981 dikenal dengan sebutan periode Komando Jihad,” tulisnya.

Namun Komando Jihad ini mengundang sejumlah pertanyaan dan kecurigaan yang mengarah kepada Ali Moertopo sebagai Wakil Ketua Badan Koordinasi Intelejen Negara (Bakin). Ia dianggap sengaja membiarkan dulu DI, sebelum akhirnya ditangkapi.

Selain itu keberadaan Danu Muhammad Hasan (mantan petinggi DI) di Bakin pun menjadi sorotan. Ia—meski tidak sengaja—dinilai membocorkan rahasia Komando Jihad kepada Ali Moertopo yang ia percayai mendukung pendirian negara Islam.

“Pak Danu pernah menceritakan bahwa di antara orang-orang kafir yang ada di sekeliling Fir’aun terdapat juga orang-orang beriman. Contohnya Nabi Yusuf. Abah (sebutan Danu untuk Ali Moertopo) itu di mata Pak Danu adalah orang beriman yang hidup bersama Fir’aun zaman modern yang namanya Soeharto,” ungkap Ali Moertopo seperti dikutip Solahudin.

Tempo edisi 14-20 Oktober 2013 yang menerbitkan laporan khusus bertajuk “Rahasia-rahasia Ali Moertopo” juga membahas soal ini. Taktik Ali Moertopo disebut Tempo dengan istilah “pancing dan jaring”.


Menjelang Pemilu 1977, setelah gerakan Komando Jihad DI dianggap matang dan semua petingginya telah masuk perangkap, Ali Moertopo kemudian beraksi. Ia menangkapi orang-orang DI, termasuk Danu Muhammad Hasan dengan tuduhan mendirikan NII Gaya Baru.

“Saat itulah orang-orang DI kemudian ditangkapi. Tujuannya, selain menumpas kelompok yang dianggap anti-pancasila, juga untuk mendiskreditkan partai Islam,” imbuh Solahudin.

Menurut catatan Tempo, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Badung pada 1983, Danu Muhammad Hasan tidak menyangkal jika ia adalah “binaan” Bakin. Dalam persidangan itu, jaksa menyebutnya sebagai Panglima Komandemen Perang Wilayah Besar Jawa Madura.

“Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin. Kalau tidak percaya, tanya ke Bakin,” ujar Danu kepada Tempo edisi 24 Desember 1983.

Danu Muhammad Hasan kemudian dihukum sepuluh tahun penjara. Ia meninggal dunia beberapa jam setelah keluar dari penjara di Cirebon. Penyebab kematiannya masih misterius sampai sekarang.

Perpecahan yang Melahirkan Jamaah Islamiyah

Setelah Komando Jihad dipadamkan, DI belum sepenuhnya mati. Pada 1987 mereka kembali berkonsolidasi. Kaum Islam modernis ikut direkrut sehingga membentuk sejumlah faksi. Pelbagai faksi dalam DI sepakat untuk mengangkat Ajengan Abdullah Masduki sebagai imam baru DI.

Salah satu yang ikut bergabung ke dalam DI adalah Abdullah Sungkar, pengurus Pesantren Al Mu’min, Ngruki, Sukoharjo. Ia penganut paham salafi yang memperkenalkan sistem pendidikan yang bersih dari bidah.

Situasi ini kemudian menimbulkan masalah, karena faksi Abdullah Sungkar yang berpaham salafi menentang praktik keagamaan Masduki yang tradisionalis, yakni sebagai penganut ajaran tarekat.

Dalam pelbagai catatan, Kartosoewirjo sang pendiri DI pun dikenal sebagai penganut Islam tradisional. Dalam Tempo edisi 16 Agustus 2010 yang bertajuk “Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam”, Solahudin mengatakan bahwa Kartosoewirjo adalah penganut ajaran tasawuf.

“Modelnya adalah tasawuf bercampur unsur kebatinan,” ujarnya.

Bahkan menurut Holk H. Dengel dalam Darul Islam dan Kartosuwirjo: “Angan-angan yang Gagal” (1995), di kalangan petani di perdesaan, Kartosoewirjo dikenal sebagai tokoh yang memiliki kekuatan gaib.

“Ada yang percaya ia bisa menyamar, menghilang, dan kebal peluru. Dan ada pula yang menganggapnya sebagai Ratu Adil dan Imam Mahdi,” tulis Dengel.

Ia menambahkan, dalam interogasi setelah penangkapan, Kartosoewirjo membantah hal tersebut. Namun Kartosoewirjo mengaku pernah menerima “Wahyu Cakraningrat” di daerah Galunggung, Tasikmalaya, saat ia berbaring dalam sebuah gubuk.

“Tiba-tiba masuklah sebuah cahaya ke dalam gubuk itu dan melukiskan rangkaian kalimat Syahadah pada keningnya. Setelah itu dia menyuruh orang yang menyaksikan kejadian itu untuk melukiskannya dalam bentuk kaligrafi dan kemudian membagi-bagikannya kepada bawahannya ‘sebagai sesuatu yang perlu dimuliakan’,” imbuh Dengel.

Selain itu, riwayat Kartosoewirjo juga diliputi kisah tentang misteri Ki Dongkol dan Ki Rompang, dua senjata tajam yang selalu menyertainya. Ki Dongkol merupakan keris, sementara Ki Rompang adalah pedang. Kepemilikan dua benda ini dinilai sebagai ejawantah Kartosoewirjo sebagai seorang penganut Islam tradisional yang kental dengan unsur Jawa.

Menurut Pinardi dalam Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo (1964) seperti dikutip Tempo, kedua senjata tajam ini tak pernah lepas dari badan Kartosoewirjo. Sebagian masyarakat Jawa Barat yang percaya hal mistis menganggap bahwa orang yang dapat menyatukan kedua pusaka ini akan memiliki kemenangan dalam perjuangan.

“Informasi itu bias, hanya cerita dari mulut ke mulut,” bantah Al Chaidar—penyusun buku Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara islam Indonesia: S.M. Kartosoewirjo—kepada Tempo.

Infografik Kubu 02 dalam Pilpres 2019
undefined


Kisah-kisah Kartosoewirjo ini rupanya sejalan dengan praktik keagamaan Ajengan Abdullah Masduki yang menganut tarekat. Saat Abdullah Sungkar memintanya untuk meninggalkan paham sufi itu, Abdullah Masduki bertahan dengan pendiriannya.

Perselisihan ini membuat Abdullah Sungkar dan kawan-kawannya keluar dari DI pada 1992, lalu setahun kemudian ia mendirikan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini bersifat transnasional dengan wilayah aksi di sejumlah negara Asia Tenggara. Dalam pelbagai gerakan turunannya, mereka menjadi pelaku utama aksi-aksi teror disertai kekerasan di Indonesia.

Selain kelompok penjaja negara dan penegakkan syariat Islam lewat kekerasan, Indonesia juga dimasuki kelompok lain yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Induk organisasi ini didirikan pada 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina. Gerakan politik ini mengusung penegakan sistem khilafah al-Islamiyah. Berbeda dengan awal kemunculan Darul Islam yang masih mengakui batas-batas negara, gerakan ini justru bersifat transnasional.

Bagi mereka, konsep negara-bangsa adalah Islam yang wilayahnya disebut dar al-Islam. Sementara wilayah di luar itu disebut wilayah kafir (dar al-kufr). Meski demikian, organisasi ini tidak mengedepankan kekerasan. Namun, karena ideologinya berseberangan dengan konsep negara-bangsa yang dianut Indonesia, maka organisasi ini akhirnya dibubarkan pemerintah.

Secara garis besar, dukungan dari dua tipe kelompok Islam inilah yang menjadi penyebab lahirnya tudingan kepada Prabowo tentang dukungannya kepada konsep khilafah.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Irfan Teguh
(tirto.id - Politik)


Penulis: Irfan Teguh
Editor: Ivan Aulia Ahsan