Prabowo akan Pidato di PBB, Tujuan Apa yang Mesti Dikejar?

tirto.id - Kabar Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato secara langsung di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut-sebut bakal menjadi momen “historis”. Pasalnya, sudah lebih dari satu dekade Presiden Republik Indonesia absen di forum internasional tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

"Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau [Presiden Prabowo] dijadwalkan pidato pada tanggal 23 [September]. Pidato ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden AS," kata Hasan Nasbi, dikutip dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Tak hanya historis, momen itu bahkan dianggap sebagai suatu big deal. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, menyatakan hal tersebut disertai harapan agar Prabowo bisa memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin.

"Belum pernah dalam sejarah ada Presiden RI pidato di Sidang Majelis Umum PBB dengan nomor urut 3 (sesuai tradisi PBB, Presiden AS sebagai tuan rumah selalu bicara paling pertama, dan Presiden Brazil selalu bicara nomor urut 2). Semoga substansi pidato beliau sepadan dengan kehormatan besar ini, dan sesuai dengan konteks urgensi badai politik yang melanda dunia," ujar Dino lewat akun X pribadinya, Sabtu (23/8/2025).

Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB sendiri akan dibuka pada 9 September 2025 dan bakal berlangsung selama hampir sebulan. Pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi, para pemimpin negara anggota secara bergantian berpidato di General Assembly Hall, Markas PBB di New York.

Dalam sesi itu, para pemimpin dunia dari negara-negara anggota bakal menyampaikan posisi dan prioritas mereka dalam menghadapi tantangan dan dinamika global, termasuk refleksinya terhadap 80 tahun berdirinya PBB yang diperingati pada tahun ini.

Tema Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum PBB ini adalah “Better together: 80 years and more for peace, development, and human rights”. Sidang itu digelar secara tahunan oleh Majelis Umum PBB (UN General Assembly/UNGA) sebagai salah satu badan utama PBB. Majelis Umum PBB merupakan badan pembuat kebijakan utama dari organisasi tersebut.

Kehadiran Presiden RI Sidang Majelis Umum PBB

Jika benar Prabowo akan bertandang ke AS pada September mendatang, kehadiran itu bakal memecah keabsenan 10 tahun terakhir. Pasalnya, selama dua periode jadi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah hadir secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB.

Di periode pertama kepresidenannya, seperti dicatat harian Kompas, Jokowi selalu mendelegasikan kehadiran di forum PBB kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setiap tahun, JK-lah yang menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di markas PBB di New York, AS. Jokowi kerap pula diwakili oleh mantan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Pada 2020 dan 2021, dalam catatan Tempo.co, Jokowi sebenarnya turut mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Hanya saja, dia mengikutinya secara virtual karena kondisi Pandemi COVID-19 yang sedang gawat.

Pada 2020, Jokowi mendapat kesempatan pidato di urutan ke-19. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan kembali peran PBB. Jokowi kala itu juga menyinggung masih banyak masalah kemanusiaan di berbagai belahan dunia, mulai dari kemiskinan hingga kelaparan.

Semua negara, menurut Jokowi, harus bersatu padu dan selalu menggunakan pendekatan win-win solution untuk mengatasi konflik dan mengedepankan pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Jokowi juga mengatakan bahwa dampak Pandemi COVID-19 sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.

Apakah Kehadiran Prabowo Istimewa?

Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai kehadiran dan kesempatan berpidato ini akan menjadi kebanggaan bagi Prabowo dan dibingkai menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Bahwa presidennya memang berpidato di Sidang Umum PBB kan bukan sesuatu yang istimewa juga. Banyak presiden atau perdana menteri yang memang diminta untuk pidato di Sidang Umum PBB. Dan, ini sifatnya lebih penghormatan yang normatif dari PBB,” kata Kunto kepada jurnalis Tirto, Senin (25/9/2025).

Sejak terpilih jadi Presiden RI, Prabowo rajin melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan. Oleh karena itu, menurut Kunto, Prabowo akan menyambut dengan senang hati ketika diundang oleh PBB untuk berpidato di Sidang Majelis Umum.

“Apakah ini akan menjadi momen reposisi [Indonesia] ya kita lihat aja nanti. Sebenarnya reposisinya Indonesia punya peran yang strategis, di konflik Laut Natuna misalnya. Indonesia juga punya peran yang harusnya strategis di isu Palestina yang secara internasional juga jadi sorotan,” ujar Kunto.

Dia berharap Prabowo nanti bisa mempromosikan perdamaian dunia sebagai upaya mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 dan menjadikan posisi Indonesia lebih kuat sebagai pemain sentral dalam perdamaian dunia.

Memperkuat Citra dan Mencari Dukungan

Ada berbagai kemungkinan tujuan yang ingin dicapai Prabowo lewat kehadirannya secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB. Guru Besar prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Edwin M. B. Tambunan, berpendapat salah satunya adalah memperkuat citra kepemimpinan dalam penanganan isu-isu global.

Hal itu misalnya dilakukan juga oleh Bung Karno dengan pidatonya yang terkenal pada Sidang Umum PBB 1960 bertajuk "To Build the World Anew". Kemungkinan lainnya, menurut Edwin, adalah mendapatkan dukungan internasional atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

“Saya tidak melihat hal pertama akan mampu dilakukan Prabowo. Sementara, untuk yang kedua saya menilai juga tidak ada hal yang mendesak bagi Indonesia untuk mengejarnya,” kata Edwin ketika dihubungi Tirto, Senin (25/8/2025).

Mencermati ketidakjelasan platform kebijakan luar negeri Indonesia sejak Prabowo berada di tampuk pemerintahan, Edwin bilang tidak akan ada yang istimewa dengan kehadirannya di Sidang Umum PBB, termasuk dengan pidato yang akan disampaikannya.

“Sulit membayangkan beliau akan menyampaikan terobosan besar dalam penanganan isu-isu global apabila saat ini saja tidak ada yang istimewa dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia,” tutur Edwin.

Edwin menilai kehadiran Prabowo di berbagai ajang internasional melalui kunjungan kenegaraan dan forum multilateral hendak mengesankan bahwa pemerintahannya disambut dengan baik oleh negara-negara sahabat dan mitra-mitra Indonesia. Di lain sisi, Prabowo juga tampaknya ingin membangun citra bahwa Indonesia peduli dengan masalah-masalah global dan aktif berupaya untuk ikut menanganinya.

“Kehadiran di Sidang Umum PBB juga, dalam hemat saya, adalah dalam rangka membangun kesan positif bagi pemerintahannya. Prabowo berambisi melalui aktivitasnya di mancanegara akan menaikkan profilnya sebagai figur pemimpin internasional,” ujar Edwin.

Yang paling krusial sebenarnya adalah apakah kehadiran di forum-forum internasional akan dapat memperkuat peran global Indonesia dan kemudian ikut berdampak signifikan bagi upaya akselerasi pembangunan ekonomi di Indonesia?

Menurut Edwin, jangan sampai panggung internasional hanya dimanfaatkan untuk menjadi mercusuar yang menutupi berbagai kegagalan pemerintah di dalam negeri. Sebab, melalui citra yang dibentuk oleh seorang pemimpin, peran internasional suatu negara baru akan menguat apabila kapabilitas domestik juga terbukti telah menguat.

“Di masa lalu, pidato Bung Karno membentuk citra Indonesia sebagai pemimpin negara-negara new emerging forces. Namun, apa yang kita lihat sesudahnya, peran internasional Indonesia secara perlahan merosot karena kapabilitas indonesia yang terus melemah,” kata Edwin.